Beritagosip.com – Arab Saudi dan Turki menegaskan penolakannya terhadap rencana pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza. Mereka menyuarakan sikap tegas dalam forum internasional di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menyampaikan bahwa relokasi paksa warga Gaza, dalam bentuk apa pun, tidak bisa diterima. Hal itu ia tegaskan dalam konferensi pers usai pertemuan Kelompok Kontak Gaza di sela Forum Diplomasi Antalya, Turki.
“Pemerintah Arab Saudi menolak keras segala bentuk relokasi paksa terhadap rakyat Palestina dari Gaza,” ujar Faisal tegas.
Ia juga mengecam penggunaan istilah “migrasi sukarela” dalam rencana tersebut. Menurutnya, dalam kondisi krisis yang tengah dialami Gaza, istilah tersebut tidak memiliki legitimasi.
“Migrasi sukarela tidak dapat diterima ketika warga Palestina kehilangan kebutuhan hidup paling mendasar,” ucapnya.
Senada dengan Faisal, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan juga menunjukkan sikap keras terhadap wacana tersebut. Dalam konferensi pers pada Jumat, 11 April 2025, Fidan menegaskan bahwa tidak ada rencana yang seharusnya memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah airnya.
“Kami menolak rencana apa pun yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka,” kata Fidan di Antalya.
Ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah mendesak tercapainya gencatan senjata permanen di Gaza.
Diskusi dalam forum tersebut dihadiri oleh banyak negara dan organisasi internasional. Menteri luar negeri dari Palestina, Qatar, Mesir, Yordania, Bahrain, dan Indonesia turut hadir. Hadir pula perwakilan dari OKI, Liga Arab, Uni Emirat Arab, Rusia, Tiongkok, Irlandia, Spanyol, Norwegia, Slovenia, Nigeria, dan Uni Eropa.
Pertemuan ini berfokus pada krisis kemanusiaan di Gaza, langkah-langkah untuk memulihkan gencatan senjata, serta perkembangan di wilayah Palestina yang diduduki.
Fidan menyatakan kekhawatirannya atas meningkatnya agresi Israel di Gaza. Ia juga mendorong keterlibatan komunitas internasional dalam menciptakan perdamaian abadi melalui solusi dua negara.
“Gencatan senjata yang langgeng harus segera dilakukan. Kami mendukung inisiatif gencatan senjata yang dipimpin oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat,” ujarnya.
Turki, lanjutnya, turut mendukung rencana rekonstruksi Gaza yang dirancang oleh Liga Arab. Ia juga menegaskan dukungan terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
“Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan semua dukungan yang memungkinkan guna mencapai perdamaian,” tandas Fidan.
Usulan pemindahan warga Gaza muncul dari mantan Presiden Amerika, Donald Trump. Ia mengusulkan agar 2,1 juta warga Palestina dipindahkan dari Gaza dan daerah itu diubah menjadi “Riviera.”
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan niatnya untuk mengevakuasi dan menampung 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Ia menyampaikan rencana itu sebelum bertolak ke Timur Tengah.
Prabowo menyatakan bahwa rencana itu hanya akan dijalankan jika seluruh pihak menyetujuinya. Ia menegaskan bahwa pengungsian tersebut hanya bersifat sementara.
“Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 9 April 2025.
Rencana tersebut pun mendapat perhatian dari lima negara Timur Tengah yang disebutkan Prabowo, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Namun, hingga kini, belum ada konfirmasi persetujuan dari negara-negara tersebut.
Isu relokasi warga Palestina kian menjadi sorotan dunia internasional. Banyak pihak menilai bahwa langkah tersebut justru melanggengkan penderitaan dan mengancam eksistensi bangsa Palestina di tanah mereka sendiri.
