Dedi Mulyadi Larang Wisuda TK-SMA, Mendikdasmen Mu’ti: Boleh Dilakukan Asal Tak Berlebihan
Beritagosip.com – Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Abdul Mu’ti, angkat bicara mengenai larangan wisuda dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menurut Mu’ti, wisuda tetap dapat dilakukan selama tidak membebani orangtua dan dilakukan secara wajar.
“Tapi kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan, dan itu atas sepersetujuan orangtua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan? Yang penting wisuda itu jangan berlebihan, dan tidak dipaksakan,” ujar Mu’ti saat ditemui wartawan dalam acara Konsolidasi Pendidikan Dasar Menengah Tahun 2025 di Depok, Selasa (29/4/2025).
Ia menilai wisuda merupakan bentuk kegembiraan, rasa syukur, dan juga ajang mempererat hubungan antara orangtua dan sekolah. Bahkan, menurut Mu’ti, wisuda seringkali menjadi satu-satunya momen orangtua datang ke sekolah.
“Karena bisa jadi orangtua ada yang tak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya ke sekolah pas wisuda, itu juga tak semua orangtua juga datang dengan berbagai alasan,” jelasnya.
Mu’ti menyarankan agar keputusan pelaksanaan wisuda lebih baik diserahkan ke masing-masing sekolah. Namun ia menekankan prinsip dasar bahwa wisuda tak boleh berlebihan, apalagi dipaksakan dengan beban biaya besar.
“Kan ada wisuda TK, nanti ada wisudawan TK terbaik, padahal semua anak TK itu baik, hebat. Tapi ya gapapa lah. Sekali lagi prinsipnya, jangan berlebihan, jangan memaksakan, semuanya harus dalam batas-batas yang wajar dan mengedepankan kesederhanaan,” tambahnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi secara tegas melarang kegiatan wisuda dan study tour berbayar di sekolah-sekolah Jawa Barat. Tujuannya, menurut Dedi, adalah untuk mengurangi beban keuangan orangtua siswa.
Larangan tersebut disampaikan Dedi dalam berbagai kesempatan, termasuk saat audiensi dengan warga terdampak proyek pelebaran sungai di Subang, Sabtu (26/4/2025). Dalam pertemuan itu, Dedi sempat menerima kritikan dari seorang pelajar SMA yang mempertanyakan larangan wisuda.
Menanggapi kritik tersebut, Dedi menegaskan bahwa larangan hanya berlaku untuk kegiatan wisuda yang dananya dibebankan kepada orangtua melalui sekolah. Namun, ia tetap memperbolehkan perpisahan yang digelar secara mandiri oleh siswa.
“Kritik sebaiknya diarahkan kepada pemerintah jika tidak memperhatikan pendidikan, bukan terhadap kebijakan yang justru meringankan beban masyarakat,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (27/4/2025).
Lebih lanjut, Dedi berharap anak muda di Jawa Barat tumbuh dalam kesadaran sosial yang realistis. Ia ingin generasi penerus menghindari gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kondisi sosial keluarga.
Berita Lainnya:
Info terbaru di Whatsapp Channel
