Bahlil: Golkar Tetap Dukung Gibran Meski Ada Usulan Pencopotan

Beritagosip.com – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan sikap tegas terkait desakan dari Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih. Menurutnya, Partai Golkar akan tetap solid berada di belakang pasangan Prabowo Subianto dan Gibran, sesuai hasil konstitusional Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Bahlil seusai membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Jawa Tengah di PO Hotel, Semarang, pada Jumat malam, 2 Mei 2025. Ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan semua proses yang berlangsung sudah melalui jalur konstitusi.

“Saya pikir negara kita ini kan negara hukum ya. Proses Pemilu sudah selesai dan itu konstitusional,” kata Bahlil dengan tegas.

Ia menyatakan bahwa usulan dari forum tersebut akan ditanggapi sesuai mekanisme hukum. Namun, ia memastikan Partai Golkar tidak akan mundur dari dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang sah.

“Kalau ada yang berpikir di luar daripada hukum, ya kita serahkan pada mekanisme hukum. Tetapi Golkar akan memperjuangkan, mempertahankan, dan mengawal program-program dari Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyemangati para kader Golkar di Jawa Tengah agar terus menjaga kekompakan dan konsolidasi politik menuju Pemilu 2029. Ia belum memberikan sinyal apakah Gibran akan kembali diusung di Pilpres berikutnya, namun menegaskan bahwa saat ini fokus partai adalah mendukung jalannya pemerintahan.

“Kita kan lagi kerja sekarang, lagi kerja dulu. Sekarang kita dukung, kita harus dukung pemerintah karena itu sebagai konsekuensi dari partai yang mengusung atau partai pendukung,” ujarnya.

Desakan terhadap Gibran berasal dari Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengajukan usulan resmi kepada MPR agar mencopot Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Forum ini terdiri dari 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Beberapa nama besar yang turut menandatangani antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Deklarasi mereka berisi delapan poin penting. Poin-poin tersebut antara lain menolak proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), menolak penggunaan tenaga kerja asing secara berlebihan, hingga mendorong reshuffle kabinet untuk menteri yang diduga terlibat kasus korupsi.

Namun, yang paling menyita perhatian adalah poin usulan pergantian Wakil Presiden. Mereka menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat usia capres-cawapres melanggar hukum acara dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Walau demikian, Golkar tidak bergeming. Bahlil menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa partainya tetap konsisten menjaga komitmen terhadap hasil Pemilu dan mendukung penuh kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.