Ahok Usulkan Parkir Jakarta Berbasis Digital dan Cashless

Beritagosip.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kembali menyuarakan pentingnya reformasi sistem parkir di ibu kota. Ia mengusulkan agar seluruh pengelolaan parkir di Jakarta mengadopsi sistem digital dan non-tunai (cashless) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Usulan tersebut disampaikan Ahok usai bertemu Gubernur Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/5/2025). Menurutnya, sistem digital merupakan langkah minimal yang harus diterapkan. “Sistem (parkirnya) minimalnya mesti digital ya. Supaya kecatat ya. Mesti cashless,” ujar Ahok menegaskan.

Ahok mengingatkan bahwa ia sempat mencoba menerapkan pengelolaan parkir digital saat menjabat. Karena itu, ia berharap Gubernur saat ini bisa melanjutkan inisiatif tersebut, bahkan dengan teknologi yang lebih maju. “Kayak dulu lah kami pernah coba. Mungkin yang lebih canggih lagi dari sekarang,” ungkapnya.

Usulan Ahok sejalan dengan rencana yang tengah dikaji oleh Pemprov Jakarta, yakni pembentukan BUMD khusus parkir. Gagasan ini awalnya disampaikan oleh DPRD Jakarta melalui Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian menyeluruh terhadap opsi pembentukan BUMD tersebut. “Ya nanti kami akan diskusikan secara lebih mendetail,” katanya kepada media di Balai Kota, Selasa (20/5/2025).

Ia juga menekankan bahwa sistem parkir di Jakarta sudah stagnan selama 15 tahun tanpa inovasi berarti. Karena itu, pembenahan dianggap sebagai keharusan. “Memang perparkiran juga akan kami lakukan pembenahan, karena parkir di Jakarta ini sudah 15 tahun tidak pernah berubah,” ucapnya.

Salah satu solusi utama yang diusulkan adalah penerapan sistem cashless untuk pembayaran parkir. Gubernur Pramono menyebut sistem ini akan mempermudah pengelolaan dan meningkatkan akuntabilitas. “Saya termasuk setuju kalau kemudian parkir itu cashless, tidak pakai uang cash. Ini akan membuat sistem menjadi lebih baik dan mudah-mudahan segera kami bisa tangani untuk itu,” ujar Pramono.

Dukungan terhadap sistem digital dan cashless seperti yang diusulkan Ahok dinilai penting, terutama dalam menekan praktik korupsi dan kebocoran retribusi parkir. Dengan sistem yang terekam secara digital, Pemprov DKI dapat memantau pendapatan secara real-time dan melakukan evaluasi kebijakan berbasis data.

Jika usulan pembentukan BUMD parkir Jakarta disetujui, maka entitas baru ini akan memiliki mandat penuh untuk mengelola sistem parkir berbasis teknologi, termasuk penerapan sensor parkir, pembayaran via aplikasi, hingga integrasi dengan sistem transportasi publik.