Mengapa Prabowo Pilih Letjen Djaka Pimpin Bea Cukai?

Beritagosip.com – Penunjukan Letnan Jenderal TNI (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai oleh Presiden Prabowo Subianto menuai perhatian publik. Pasalnya, posisi strategis di lingkungan Kementerian Keuangan ini kini ditempati oleh figur berlatar belakang militer.

Djaka resmi dilantik menggantikan pejabat sebelumnya setelah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Penunjukan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi secara terbuka menjelaskan alasan penempatan militer aktif (saat itu) di posisi tersebut.

“Kalau pertanyaannya kenapa Bea Cukai ditugaskan dari unsur TNI, nah saudara-saudara mesti paham bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani,” ungkap Prasetyo kepada media, Jumat (23/5/2025).

Alasan Strategis Penunjukan Militer

Menurut Prasetyo, sektor kepabeanan sangat rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum. Penyebab utamanya adalah tingginya potensi penyelundupan barang-barang ilegal melalui jalur resmi yang diawasi Bea dan Cukai.

“Kita semua paham bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang masuknya melalui jalur Bea Cukai. Contoh adalah misalnya penyelundupan-penyelundupan, barang-barang ilegal,” papar Prasetyo.

Ia menilai bahwa pengawasan yang lebih tegas dan kemampuan manajerial yang kuat dibutuhkan di posisi Dirjen Bea Cukai. Karena itu, latar belakang militer seperti yang dimiliki Djaka dinilai relevan.

Kapasitas Koordinatif yang Diutamakan

Kemampuan koordinasi lintas wilayah dan lintas institusi juga menjadi pertimbangan utama. Menurut Prasetyo, keberadaan pos-pos Bea Cukai yang tersebar luas di seluruh Indonesia menuntut koordinasi yang solid.

“Kita berdiskusi bahwa kita membutuhkan sosok yang memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lintas wilayah, lintas instansi, lintas kementerian, karena jalur-jalur masuknya pos-pos Bea Cukai ini kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Djaka tidak akan bekerja sendiri. Pemerintah menegaskan pendekatan kolektif dalam memperkuat fungsi pengawasan dan penerimaan negara melalui Bea dan Cukai.

Kepatuhan Terhadap Aturan

Penunjukan Djaka juga telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ia sudah secara resmi mengundurkan diri dari dinas aktif TNI sebelum dilantik menjadi Dirjen.

“Jadi beliau sudah mengundurkan diri secara peraturan perundang-undangan sudah tidak ada yang dilanggar,” kata Prasetyo menegaskan.

Bukan yang Pertama

Penempatan figur militer di posisi Dirjen Bea Cukai bukan hal baru. Sejarah mencatat sudah ada dua jenderal militer sebelumnya yang memimpin instansi ini.

Pertama, Wahono menjabat Dirjen Bea Cukai periode 1981–1983 setelah tidak lagi aktif di militer sejak 1978. Ia merupakan tokoh penting yang sebelumnya menjabat di posisi strategis di ABRI.

Kedua, Brigjen Drs. Hardjono menjadi Dirjen pada 1986–1988. Penunjukannya saat itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik penyelewengan di lingkungan Bea Cukai.

Fokus pada Reformasi dan Pengawasan

Melihat rekam jejak dan tantangan yang dihadapi Ditjen Bea dan Cukai, Prabowo dinilai ingin memastikan penguatan sistem pengawasan dan koordinasi di bawah kepemimpinan tegas. Djaka Budhi Utama, dengan latar belakang militer dan pangkat terakhir Letjen TNI, dianggap mampu menjalankan tugas tersebut dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pemberantasan penyelundupan.