Beritagosip.com – Dokumen bocor ungkap Amerika Serikat diduga mendanai demo berdarah di Nepal senilai lebih dari US$900 juta atau sekitar Rp14 triliun. Media India The Sunday Guardian melaporkan Washington tercatat menggelontorkan ratusan juta dolar ke Nepal sejak tahun 2020. Portal berita itu memperoleh dokumen aliran dana tersebut yang ditengarai sebagai bukti adanya campur tangan AS untuk mengubah rezim di negara Himalaya tersebut. Detail mengenai aliran dana ini dibagikan oleh seorang whistleblower tingkat tinggi yang memiliki akses ke informasi sensitif. Dalam dokumen ini terdapat nama-nama politikus lokal yang dirugikan secara finansial sebagai bagian dari proses perubahan rezim ini.
Berdasarkan dokumen tersebut, AS sejak 2020 tercatat telah mengguyur lebih dari US$900 juta untuk Nepal. Sebagian besar disalurkan ke pemerintahan, media, kegiatan sipil, hingga konsorsium elektoral yang dijalankan oleh CEPPS di Washington. Lembaga yang terlibat antara lain National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), dan International Foundation for Electoral Systems (IFES).
Menurut The Sunday Guardian, skala investasi ini tak lazim untuk negara sebesar Nepal. Pada Mei 2022, USAID menandatangani Perjanjian Tujuan Pembangunan (DOAG) senilai US$402,7 juta atau sekitar Rp6 triliun dengan Kementerian Keuangan Nepal.
Hingga Februari 2025, dana sebesar US$158 juta atau sekitar Rp2,5 triliun telah dicairkan dan menyisakan US$244,7 juta atau sekitar Rp4 triliun yang belum digunakan. Selain itu, Perjanjian Millennium Challenge Corporation (MCC) senilai US$500 juta atau sekitar Rp8 triliun masih berlaku. MCC ditandatangani pada 2017 dan baru diratifikasi pada Februari 2022 setelah protes sengit dan cekcok di parlemen.
Hingga awal 2025, baru 8,63 persen dana MCC yang dicairkan. Periode implementasi perjanjian diperpanjang sehingga proyek infrastruktur dan tata kelolanya tetap beroperasi. Jika digabungkan, kedua paket USAID dan MCC menjadikan total komitmen AS ke Nepal lebih dari US$900 juta.
Dalam perjanjian USAID, dokumen internal menguraikan jenis pengeluaran spesifik. Beberapa di antaranya Proyek 4150: “Proyek Demokratis” yang didanai sebesar US$8 juta atau sekitar Rp131 miliar. Ada juga Proyek 4177: “Pusat Sumber Daya Demokrasi Nepal” yang didanai sebesar US$500.000 atau sekitar Rp8 miliar.
Program masyarakat sipil dan media menerima dana sebesar US$37 juta atau sekitar Rp607 miliar. Selain itu, inisiatif kesehatan remaja dialokasikan dana sebesar US$35 juta atau sekitar Rp574 miliar. The Sunday Guardian memperingatkan program-program ini, yang secara resmi disebut sipil, media, dan kesehatan, juga berfungsi memengaruhi narasi politik dan memobilisasi partisipasi pemuda.
NDI, misalnya, melatih aktivis dalam kepemimpinan dan advokasi. Sementara itu, IRI melakukan survei nasional pada 2024 yang menunjukkan 62 persen warga Nepal menginginkan partai politik baru. Hasil itu mencerminkan keluhan yang mendorong protes baru-baru ini.
The Sunday Guardian mencatat adanya pola intervensi yang mirip dengan kasus Bangladesh dan Kamboja. Program pemuda dan masyarakat sipil dilakukan bertepatan dengan kerusuhan politik.
Di Nepal, kombinasi pendanaan besar, program yang ditargetkan, dan keterlibatan pemuda menunjukkan bahwa pergolakan terkini bisa jadi dipengaruhi intervensi AS. Demikian dikutip dari Press TV.
