Beritagosip.com Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memaparkan strategi pemerintah untuk menekan impor BBM Indonesia pada periode 2026 hingga 2027. Langkah ini diarahkan pada penguatan produksi dalam negeri serta optimalisasi program bahan bakar campuran.
Pemerintah menargetkan pengurangan impor secara signifikan melalui peningkatan kapasitas kilang dan pemanfaatan energi terbarukan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi BBM 2026 yang disiapkan secara bertahap.
Bahlil mengungkapkan bahwa selama ini impor bensin berada di kisaran 25 hingga 26 juta kiloliter. Setelah beroperasinya program Refinery Development Master Plan di Balikpapan, Kalimantan, kuota impor berhasil ditekan sekitar 5 juta kiloliter.
Ia menjelaskan konsumsi bensin nasional mencapai 40 juta kiloliter per tahun. Dari jumlah tersebut, produksi domestik baru sekitar 14,5 juta kiloliter. Sisanya masih dipenuhi melalui impor BBM Indonesia. Dengan tambahan kapasitas kilang di Kalimantan, impor bensin dapat ditekan hingga sekitar 20 juta kiloliter.
Selain peningkatan produksi, pemerintah juga mendorong penerapan mandatori E20 dan E10. Kebijakan ini berupa pencampuran bahan bakar nabati dengan bensin. Program tersebut diperkirakan mampu memangkas impor hingga 9 juta kiloliter. Dengan skema ini, impor bensin diproyeksikan tersisa sekitar 11 juta kiloliter.
Bahlil juga menyoroti konsumsi solar nasional yang mencapai 39 juta kiloliter per tahun. Produksi dalam negeri saat ini hanya sekitar 16 juta kiloliter. Beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan menambah produksi solar domestik sebesar 3,9 juta kiloliter.
Melalui implementasi biodiesel B40, pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Menurut Bahlil, penerapan B40 menjadikan tahun ini sebagai momen pertama dalam sejarah Indonesia tanpa impor solar.
Ia menegaskan tidak khawatir menghadapi tekanan atau kritik di media sosial akibat kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini tidak merugikan kepentingan pribadi dan justru menguntungkan negara dalam jangka panjang.
Pada 2027, pemerintah menargetkan produksi bensin berkualitas tinggi seperti RON 92, RON 95, dan RON 98. Selain itu, produksi avtur juga diarahkan agar tidak lagi bergantung pada impor. Impor hanya akan difokuskan pada RON 90 dengan volume terbatas.
Bahlil menyebut strategi tekan impor BBM ini juga bertujuan mencegah potensi pelanggaran hukum. Dengan volume impor yang jauh lebih kecil, risiko persoalan hukum dalam rantai impor dapat ditekan.
Ia juga menyinggung negara pemasok bensin ke Indonesia yang berpotensi mengalami kerugian. Selama ini, sekitar 40 persen ekspor minyak negara tersebut diserap Indonesia. Pemerintah bertekad menghentikan ketergantungan tersebut demi kemandirian energi nasional.
Tekan Impor LPG
Selain BBM, pemerintah juga menargetkan pengurangan impor LPG. Konsumsi LPG nasional mencapai 8,3 juta ton per tahun. Produksi dalam negeri baru sekitar 1,6 juta ton. Kondisi ini membuat impor LPG menembus lebih dari 7 juta ton per tahun dengan nilai Rp120 hingga Rp130 triliun.
Bahlil menjelaskan bahan baku LPG berasal dari gas C3 dan C4. Produksi gas Indonesia justru didominasi C1 dan C2. Kondisi tersebut membuat produksi LPG dalam negeri sulit ditingkatkan tanpa perubahan kebijakan.
Sebagai solusi, pemerintah mendorong pengembangan Dimethyl Ether sebagai substitusi LPG. DME akan diproduksi dari batu bara berkalori rendah. Langkah ini dipandang sebagai strategi realistis untuk mengurangi impor LPG secara berkelanjutan.
Melalui kebijakan energi Indonesia yang terintegrasi, pemerintah berharap ketergantungan impor BBM dan LPG dapat ditekan. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
