Beritagosip.com – Kalangan Generasi Z di India menjalankan aksi mogok berskala besar selama beberapa pekan terakhir dengan mendirikan Cockroach Janata Party (CJP) atau Partai Kecoak. Gerakan ini merupakan bentuk penolakan terhadap Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan yang diminta mengundurkan diri menyusul insiden kebocoran soal ujian.
Partai Kecoak yang dirancang oleh para demonstran adalah sindiran terhadap formasi partai pimpinan PM India Narendra Modi, yaitu Bharatiya Janata Party (BJP). Aparat kepolisian merespons aksi ini dengan menggunakan kekuatan. Peserta aksi dipukuli, mengakibatkan sejumlah korban terluka.
Demonstrasi yang dilengkapi topeng berbentuk kecoak ini dipicu oleh insiden kebocoran soal ujian masuk sekolah kedokteran yang memaksa jutaan lebih peserta mengikuti pengujian ulang.
Para penunjuk rasa juga mengutarakan kekhawatiran atas tingkat pengangguran yang tinggi dan keterbatasan peluang kerja. Mereka pun menuntut Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan untuk berhenti dari posisinya.
PM India Narendra Modi memberi tanggapan terhadap tuntutan demonstran. Modi menyatakan akan mengenakan sanksi terhadap mereka yang terlibat dalam kebocoran soal ujian masuk sekolah kedokteran. Ia juga mengimbau parlemen untuk mengembangkan sistem pengujian yang anti-kecurangan.
Ketidakpuasan dan aksi penolakan generasi muda berkaitan dengan ujian ini menjadi tantangan paling berat bagi Modi di periode jabatan ketiga.
Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan mengatakan rezim Narendra Modi berkomitmen sepenuhnya untuk mengatasi keprihatinan Generasi Z dan mengkaji ulang ujian seleksi masuk sekolah kedokteran (NEET).
“Pemerintah kami tetap 100 persen berkomitmen untuk membicarakan NEET dan mengatasi setiap kekhawatiran yang legitimate dari kaum muda kami di parlemen,” ucap dia pada Selasa (21/7), dikutip Reuters.
Pradhan kemudian menyindir aksi tersebut dimanfaatkan politikus rival yang hendak melemahkan pemerintahan sekarang.
“Para pelajar di India sepatutnya mendapat perlakuan jauh lebih baik ketimbang sekadar menjadi instrumen kampanye politikus,” ungkap dia.
Pernyataan Pradhan mengacu pada seruan ketua partai oposisi Partai Kongres, Rahul Gandhi, yang mengambil kesempatan dari aksi ini dan mengajak para pelajar ikut dalam protes. Pradhan menganggap pemerintah mempunyai kewajiban ke para peserta didik untuk menjelaskan lebih dalam permintaan mereka.
“Kami berutang kepada mereka jawaban, perbaikan sistem, dan pertanggungjawaban. Itulah persis yang menjadi komitmen pemerintah kami untuk diwujudkan,” papar dia.
Aksi ini diwarnai kekerasan yang dilakukan petugas kepolisian lokal. Ribuan pelajar di India mengadakan panjat jarak mendesak gedung parlemen di New Delhi. Namun, polisi New Delhi membalasnya dengan kekerasan. Pendiri CJP Abhijeet Dipke sampai minta maaf karena banyaknya korban cedera.
“Saya minta maaf ke seluruh pendukung kami, terutama pada perempuan-perempuan yang dipukuli secara brutal oleh polisi laki-laki,” kata Dipke pada Senin (20/7), dikutip DW.
Dipke juga menyebutkan salah satu peserta demonstrasi dalam keadaan sangat kritis imbas serangan kepolisian.
Per Senin, sekitar 180 orang dilaporkan mengalami luka dan 70 orang disangkut hukum. Dalam pernyataan resmi, CJP berjanji memberikan dukungan hukum kepada para korban yang ditahan sewenang-wenang.
Pusat kegiatan demonstrasi berada di Jantar Mantar, kompleks observatorium abad ke-18 yang bersejarah di New Delhi yang berada tidak jauh dari Gedung Parlemen.
Sejak Senin, puluhan ribu massa turut menempati sebagian jalan Parliament Street, jalur transportasi penting yang menghubungkan Gedung Parlemen dan zona perdagangan Connaught Place.
Puncak eskalasi bentrokan dan kerusuhan terjadi di Jantar Mantar permulaan pekan ini. Polisi menghalau massa yang berusaha menerobos menuju Gedung Parlemen dengan menembakkan gas mengganggu mata serta pukulan tongkat (baton-charge).
Kepolisian New Delhi menyatakan mereka tidak memberikan izin kegiatan untuk aksi tersebut dan memberlakukan larangan berkumpul berdasarkan Pasal 163 BNSS.
Pemerintah India memutus akses internet seluler sebagai respons terhadap demonstrasi ini. Pemutusan ini telah berlangsung setidaknya lima hari berturut-turut.
Mengutip Reuters, para penggugat mengutarakan kekecewaan mereka atas perpanjangan pemutusan koneksi tersebut, namun tetap bertekad untuk tidak membiarkan hal itu menghentikan gerakan mereka.
“Mereka bisa memutus koneksi internet, jaringan transportasi metro, dan layanan bis, tapi apa akibatnya? Tidak ada. Individu yang ingin turut dalam aksi akan tetap mendatangi,” ujar seorang demonstran, Rahul Raj.
Aksi penegak hukum dan keputusan pemerintah untuk mematikan jaringan internet seluler di sekitar lokasi demonstrasi mendapat sorotan keras dari lembaga perlindungan hak asasi manusia internasional, seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, yang menilai respons polisi melebihi porsi.
Pembatasan tidak hanya menyorot koneksi jaringan. Otoritas juga berusaha mengurangi akses menuju pusat demonstrasi di bagian kota Delhi. 18 stasiun metro kota tersebut telah dikunci selama beberapa hari.
Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya dari posisinya. Pradhan mengumumkan pengunduran diri ini di platform X pada Sabtu (25/7), tepat saat polisi menembakkan gas air mata untuk mengusir massa demonstran di New Delhi.
“Mengamati kondisi di Jantar Mantar dan di seluruh negara, serta untuk menghindari situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok anti-nasional, saya telah mengirimkan surat pengunduran diri saya kepada Perdana Menteri (Narendra Modi),” ujar Pradhan dalam postingan tersebut dikutip dari Aljazeera.
Pradhan menyatakan tidak ingin puluhan ribu siswa yang mendesak kepengunduran dirinya dieksploitasi oleh ‘organisasi anti-nasional’.
Keputusan Pradhan mundur juga mengikuti langkah PM Narendra Modi yang menjanjikan akan mengambil tindakan berat terhadap pihak-pihak dalang kebocoran soal ujian.
Pada malam yang sama, tokoh aktivis terkenal India Sonam Wangchuk menghentikan aksi mogok makan yang telah ia jalani selama 26 hari. Gerakan tersebut sebelumnya dilangsungkan untuk memperkuat pemerintah agar segera merespon tuntutan rakyat.
Meski demikian, para tokoh mahasiswa menegaskan aksi turun ke jalan tidak akan dihentikan hingga tuntutan utama mereka dipenuhi secara menyeluruh.
