Beritagosip.com – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menyatakan telah mengerahkan kekuatan lebih dari sepuluh ribu prajurit dan berbagai armada militer untuk membantu upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang melanda sejumlah wilayah strategis Indonesia, khususnya di kawasan Kalimantan dan Sumatra.
“Sebanyak 14.167 personel TNI tercatat terlibat dalam penanganan karhutla yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, dengan dukungan bermacam-macam sarana dan peralatan canggih untuk pemadaman,” demikian dikutip dari siaran pers Puspen TNI, hari Jumat (21/8).
“Penanganan karhutla dilaksanakan oleh satuan TNI di sejumlah wilayah yang terdampak, dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, Polri, pemadam kebakaran profesional, BPBD, Manggala Agni, instansi terkait lainnya, serta masyarakat sipil,” sambungnya.
Mabes TNI memastikan seluruh satuan dari institusi pertahanan berada dalam kondisi siap siaga untuk mengamankan daerah-daerah yang terancam kebakaran sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang terus meningkat.
“TNI bersama pemerintah daerah, Polri, pemadam kebakaran profesional, BPBD, Manggala Agni, instansi terkait lainnya, dan masyarakat terus melakukan sinergi dalam upaya pemadaman, patroli intensif, pencegahan aktif serta penanganan dampak karhutla,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, TNI turut mendukung upaya penanggulangan karhutla di wilayah Kalimantan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang inovatif dan efektif.
Dukungan tersebut dilakukan dengan mengerahkan tiga pesawat Cassa-212 dari TNI AU untuk membantu pelaksanaan OMC di sejumlah wilayah penting, Jumat (21/8).
Satu pesawat Cassa-212 A-2105 yang diawaki 11 personel saat ini berada di Lanud Dhomber, Balikpapan, untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berkembang.
Dua pesawat lainnya, yaitu Cassa-212 A-2117 dan A-2103, disiapkan untuk mendukung OMC di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dengan komitmen penuh. Lainnya, A-2117 dengan 10 personel akan mendukung OMC di wilayah Kalimantan Timur, sedangkan A-2103 dengan 10 personel untuk wilayah Kalimantan Selatan.
Dukungan OMC tersebut merupakan bagian dari sinergi strategis TNI bersama BNPB dan BMKG dalam upaya penanggulangan karhutla yang komprehensif.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menerbitkan instruksi mendesak untuk enam gubernur di Sumatera dan Kalimantan guna memperketat penanganan karhutla serta merespons penurunan kualitas udara yang drastis.
Dalam surat pernyataan “Merespons Penurunan Kualitas Udara dan Ancaman Karhutla di Musim Kemarau 2026” yang diterima di Jakarta, Jumat (21/8), Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memfokuskan perlindungan keselamatan masyarakat di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dalam pesan instruksi mendesak tersebut.
Instruksi mendesak karhutla kepada para gubernur di enam provinsi prioritas itu diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur selaras dengan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar.
Instruksi tersebut mewajibkan pemerintah daerah melakukan aksi pencegahan yang masif dan terukur, intensifikasi patroli gabungan terpadu secara menyeluruh, pemantauan ketat Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) gambut, pembasahan lahan rawan hingga pemantauan sekat kanal.
Selain itu, KLH meminta daerah mengaktifkan posko pengendalian karhutla, memaksimalkan kesiapan personel dan prasarana pemadaman serta mengevaluasi data Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) secara berkala dan detail.
Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan meminta Pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional menyusul kebakaran yang semakin parah dan mengkhawatirkan.
Ia mengingatkan karhutla di Kalimantan sudah hampir melumpuhkan aktivitas warga dan mengganggu kesehatan serta perekonomian masyarakat luas.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah dan membahayakan. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan dan mengancam,” kata anggota DPR dari Kalimantan Barat itu dalam keterangan tertulis, Jumat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya mengungkap sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan 767 titik yang terdeteksi. Disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara ada 3 titik.
Daniel meminta agar pemerintah tidak berhenti menyajikan jumlah hotspot sebagai data pemantauan yang transparan dan dapat diakses oleh publik.
