Beritagosip.com – Kendaraan bermesin diesel disebut sebagai penyumbang utama bagi tingginya kadar polutan PM2.5 di DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 32,4 persen, menurut sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB).
Posisi kedua dalam daftar penyumbang polusi udara ditempati oleh kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin dengan kontribusi 26,9 persen, sedangkan posisi ketiga diisi oleh polutan jenis secondary sulfate sebesar 20,3 persen.
Apabila ketiga sumber pencemar ini digabungkan, maka ketiganya mendominasi pembentukan polusi udara ibu kota dengan kontribusi gabungan mencapai 79,6 persen dari total polusi.
Studi mendalam bertajuk Source Apportionment PM2.5 di Jakarta itu dikerjakan oleh tim peneliti dari Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (KK PUL-FTSL) ITB dengan dukungan penuh dari Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB).
Ketua tim peneliti Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D. menyebut sektor transportasi menjadi puncak daftar penyumbang emisi di Jakarta.
“Jakarta jelas memiliki penyumbang polusi tertinggi dari sektor transportasi, kemudian baru diikuti industri pengolahan, pembakaran sampah, dan terakhir kegiatan konstruksi,” ujar Puji saat memaparkan hasil studinya kepada perwakilan media di Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
Berbeda dari dua sumber teratas, secondary sulfate tidak berasal dari satu sektor tertentu melainkan berasal dari berbagai sumber. Partikel ini terbentuk di lapisan atmosfer dari gas-gas pencemar, terutama sulfur dioksida (SO2), yang berasal antara lain dari industri, pembangkit listrik, pelabuhan, dan sektor transportasi.
Particulate matter atau partikulat merupakan campuran kompleks dari partikel padat kecil dan droplet cair yang tersuspensi di udara sebagai polutan. Polutan ini masih menjadi persoalan utama dan paling mengkhawatirkan bagi kualitas udara Jakarta hingga saat ini.
PM2.5 menjadi jenis polutan yang paling berbahaya karena ukurannya yang sangat kecil kurang dari 2,5 mikrometer sehingga mampu menembus jauh ke dalam saluran pernapasan manusia.
Paparan tinggi terhadap PM2.5 di lingkungan sekitar dapat memicu risiko kesehatan yang serius mulai dari asma, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), kanker paru-paru, hingga kematian yang tidak terduga.
Rekomendasi buat kendaraan
Tim peneliti ITB menyodorkan sejumlah usulan konkret untuk menekan tingkat polusi udara secara signifikan. Pemerintah disarankan segera menerapkan standar bahan bakar yang lebih ketat serta mempercepat adopsi kendaraan rendah emisi berstandar Euro IV maupun kendaraan listrik berteknologi canggih.
Sebagai solusi transisi yang praktis, pemerintah juga disarankan untuk mewajibkan pemasangan perangkat penyaring atau Diesel Particulate Filter (DPF) pada operasional truk dan bus di seluruh kota.
Usulan lain mencakup peningkatan kepatuhan terhadap syarat uji emisi yang ketat, peremajaan armada kendaraan secara berkelanjutan, serta perluasan akses dan integrasi transportasi publik secara menyeluruh dan inklusif.
Studi itu turut menemukan tingginya konsentrasi PM2.5 di Jakarta dipengaruhi sumber regional akibat adanya indikasi transport pencemar lintas batas dari daerah sekitarnya.
Pola penyebaran partikulat menunjukkan adanya pergerakan polutan dari kawasan industri di daerah penyangga yang masuk menyelimuti ibu kota dengan membawa berbagai zat berbahaya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai berbagai langkah Pemprov tidak akan sepenuhnya menuntaskan masalah kualitas udara selama industri dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara di wilayah penyangga masih beroperasi tanpa pengawasan. Ia menyinggung keberadaan PLTU Suralaya di Banten yang berpengaruh luas.
Menurut Pramono, penggunaan mobil listrik, pembenahan sistem transportasi, hingga peralihan warga dari kendaraan pribadi ke angkutan umum belum akan sepenuhnya menyelesaikan persoalan jika daerah di sekitar Jakarta masih mengizinkan industri memakai pembangkit listrik tenaga batu bara yang mencemari.
Ia berharap pemerintah pusat ikut turun tangan untuk berkoordinasi menangani kualitas udara yang menurun tersebut.
Puji menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang tidak bisa bekerja sendirian menanggulangi pencemaran regional yang kompleks itu.
“Jakarta enggak bisa berdiri sendiri melakukan upaya penanggulangan polusi udara yang komprehensif ini,” kata dia dengan tegas.
