Abu Shehadeh Diminta Mundur dari Pemilu Israel oleh MA

Beritagosip.com – Mahkamah Agung Israel meminta Abu Shehadeh, politikus keturunan Palestina sekaligus pemimpin partai Balad, mundur dari pencalonan anggota parlemen. Permintaan itu muncul setelah Shehadeh membahas serangan Hamas.

Menurut AFP, MA menggelar sidang banding Shehadeh pada Kamis (1/10). Dalam sidang itu, hakim memintanya mundur secara sukarela dengan tenggat Jumat pagi. Shehadeh praktis tak punya pilihan selain mundur agar terhindar dari diskualifikasi resmi yang berdampak serius bagi karier politik dan parlementernya.

Di Israel, diskualifikasi kandidat jarang terjadi. Hukum hanya mengizinkannya jika kandidat menyangkal Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis, atau mendukung perjuangan bersenjata negara musuh atau organisasi teroris melawan Israel.

Awal mula kasus

Sidang ini bermula dari keputusan Komisi Pemilihan Pusat yang mendiskualifikasi Shehadeh. Komisi bertindak atas permintaan Menteri Keamanan Nasional sekaligus tokoh ekstrem kanan Itamar Ben Gvir. Ben Gvir mengambil langkah itu setelah Shehadeh menyebut serangan dadakan Hamas pada 7 Oktober sebagai “peristiwa sejarah penting.”

Shehadeh membantah mendukung serangan Hamas dan mengajukan banding. Namun, ucapannya terlanjur menuai kritik tajam publik. Selain dia, komisi juga melarang daftar calon Partai United Arab Lis dan Joint List.

Kata kelompok HAM

Para pakar menilai partai Arab Israel bisa menentukan hasil pemilu. Jajak pendapat menunjukkan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan blok oposisi utama berpotensi tak meraih suara mayoritas.

Adalah, kelompok HAM Israel yang mewakili Shehadeh, menyoroti keputusan MA. “Seorang pemimpin Palestina terpaksa mundur dari pemilihan Knesset Israel setelah Mahkamah Agung memperjelas akan mencopotnya,” demikian pernyataan Adalah.

Mereka menyebut Shehadeh sebagai aktivis HAM dan legislator yang konsisten menolak kekerasan. Menurut Adalah, keputusan itu merupakan “pukulan berat bagi hak warga Palestina untuk diwakili dan untuk ikut serta dalam pemilihan.” Warga Arab Israel atau keturunan Palestina berjumlah sekitar 20 persen penduduk, dan sebagian besar mengidentifikasi diri sebagai warga Palestina.