Beritagosip.com – Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10) pagi. Aksi Greenpeace Bundaran HI itu bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Aktivis membentangkan dua spanduk raksasa dari atas patung, salah satunya bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait meminta pemerintah membuka mata terhadap krisis iklim. Menurutnya, pekerja dengan kondisi ekonomi rentan paling merasakan dampaknya. Ia menyebut kabut asap berkepanjangan sebagai contoh nyata beban krisis ekologis.
Jeanny juga menyoroti kenaikan biaya hidup dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). “Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Polisi membawa sedikitnya enam aktivis ke kantor polisi. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi soal status hukum mereka.
Respons Bakom
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyatakan pemerintah menghormati aksi tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. “Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” ujarnya lewat keterangan tertulis.
Syahganda menyebut Prabowo memimpin langsung penanganan karhutla. Presiden juga mengarahkan tambahan Belanja Tidak Terduga Rp760 miliar untuk tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota. Selain itu, Prabowo meminta sanksi pembakar hutan diperberat hingga masuk kategori terorisme ekologi.
Stimulus untuk biaya hidup
Pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun. Paket itu mencakup bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton.
“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” ucap Syahganda.