Beritagosip.com – Gibran Rakabuming Raka berhak mendapat kendaraan milik negara beserta pengemudinya usai mundur dari jabatan wakil presiden. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Gibran sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden kosong per hari itu.
Menurut Muzani, dalam surat tersebut Gibran menyatakan mundur dari jabatannya atas permintaannya sendiri.
“Oleh sebab itu, hari ini 12 November 2026, setelah melalui pertimbangan panjang dan matang dengan penuh kesadaran serta kecintaan yang mendalam pada seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan kembali mandat ini seutuhnya kepada rakyat,” ucap Gibran dalam video di kanal YouTube Wakil Presiden RI yang diunggah pada hari yang sama.
Selain kendaraan, Pasal 8 huruf a mengatur bekas presiden dan bekas wakil presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Perlengkapan rumah hanya diberikan sekali, sementara pemeliharaannya menjadi tanggung jawab penerima.
Pasal 6 juga memberikan hak pensiun dengan besaran pensiun pokok seratus persen dari gaji pokok terakhir. Penjelasan pasal tersebut menyebut masa jabatan tidak memengaruhi besarnya pensiun.
Di luar pensiun pokok, Pasal 7 mengatur tunjangan, biaya rumah tangga seperti air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi bekas pejabat dan keluarganya.
Seluruh hak keuangan itu dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat, sesuai Pasal 9. Pasal 11 menambahkan bekas presiden dan bekas wakil presiden berhak mempunyai staf yang terdiri dari pegawai negeri.
Pembayaran pensiun dan tunjangan dihentikan apabila penerimanya meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden atau wakil presiden, sebagaimana diatur Pasal 10.
Penjelasan Pasal 8 huruf b menyebut kendaraan dan pengemudi disediakan dalam rangka pelaksanaan tugas kemasyarakatan karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
