DPR Tanggapi Demo “Indonesia Gelap”, Sebut Ciri Khas Mahasiswa
Beritagosip.com – Pimpinan DPR RI akhirnya buka suara mengenai aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang digelar mahasiswa di berbagai daerah pada Senin (17/2/2025).
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai bahwa unjuk rasa ini adalah bentuk kreativitas mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka.
“Itu bagian dari demokrasi. Demonstrasi seperti itu memang sudah jadi ciri khas mahasiswa,” ujar Adies di Gedung DPR RI, Selasa (18/2/2025).
Ia juga menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, serta menilai setiap generasi memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan suara mereka.
“Semua sah-sah saja. Dulu waktu kita kuliah juga sering turun ke jalan. Menyampaikan aspirasi itu hak semua warga negara,” tambahnya.
Demo Serentak di Berbagai Kota
Aksi “Indonesia Gelap” dilakukan serentak di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Lampung, Malang, Aceh, dan Bali.
Di Jakarta, massa berkumpul di kawasan Patung Kuda. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membawa 13 tuntutan utama kepada pemerintah.
“Aksi ini adalah panggilan bagi seluruh rakyat untuk terus mengawal kebijakan pemerintah demi terciptanya keadilan sosial,” kata Jenderal Lapangan Aksi, Bagas Wisnu.
13 Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi “Indonesia Gelap”
Berikut daftar tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa:
- Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Cabut proyek strategis nasional yang dianggap merugikan rakyat dan wujudkan reforma agraria sejati.
- Tolak revisi UU Minerba yang dinilai membatasi kritik akademisi.
- Hapuskan multi fungsi ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil.
- Sahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak mereka.
- Cabut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang dinilai berdampak buruk pada pendidikan dan kesehatan.
- Evaluasi total program makan gratis agar tepat sasaran dan tidak hanya alat politik.
- Wujudkan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk kesejahteraan akademisi.
- Terbitkan Perppu perampasan aset untuk memberantas korupsi.
- Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai menguatkan impunitas aparat.
- Rombak Kabinet Merah Putih untuk membersihkan pejabat yang dianggap bermasalah.
- Tolak revisi tata tertib DPR yang berpotensi memperkuat dominasi legislatif.
- Reformasi total Kepolisian RI agar lebih profesional dan tidak represif.
Akankah DPR Menindaklanjuti?
Meskipun DPR mengapresiasi demonstrasi sebagai bagian dari demokrasi, belum ada kepastian apakah tuntutan mahasiswa akan mendapat tanggapan lebih lanjut.
Aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah. Akankah suara mereka didengar?
