Beritagosip.com – Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tekanan serius dari kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat (AS) yang dikenal sebagai tarif Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam negosiasi dengan pejabat tinggi AS, termasuk perwakilan dagang (USTR) dan Menteri Perdagangan AS.
Tarif impor terhadap produk unggulan Indonesia seperti tekstil dan garmen kini mencapai 47%. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat untuk merespons situasi ini. Berikut poin-poin utama hasil negosiasi Indonesia dengan AS:
1. Konsesi Indonesia kepada AS
Indonesia menawarkan berbagai bentuk konsesi guna menyeimbangkan hubungan dagang, seperti:
- Peningkatan impor energi dari AS (LPG, minyak mentah, gas)
- Pembelian produk pangan seperti gandum dan kedelai
- Fasilitas perizinan dan insentif bagi perusahaan AS
- Kerja sama di bidang critical minerals
- Impor hortikultura dari AS dipermudah
- Promosi investasi B2B
- Perubahan format TKDN jadi insentif di sektor telekomunikasi dan elektronik
Selain itu, Indonesia juga mendorong kerja sama SDM di sektor teknologi dan layanan keuangan.
2. Permintaan AS
AS menginginkan perdagangan yang berimbang dan menuntut perubahan dalam Non-Tariff Measures (NTM). Meski belum rinci, Indonesia sudah menyampaikan respons atas tuntutan tersebut.
3. Indonesia Minta Tarif Lebih Rendah dari Negara Pesaing
Dengan beban tarif hingga 47%, Indonesia meminta agar komoditas ekspor terkena tarif yang lebih adil dan tidak melebihi negara pesaing. Hal ini terutama penting bagi sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan udang.
4. Negosiasi Ditarget Rampung 60 Hari
Kedua pihak menyepakati bahwa proses negosiasi akan berjalan selama 60 hari ke depan, dengan harapan akan tercapai kesepakatan resmi dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Impor Pangan Tak Ganggu Swasembada
Airlangga menegaskan bahwa impor pangan dari AS hanya akan mencakup komoditas yang tidak bisa diproduksi lokal, seperti gandum dan kedelai. Program swasembada tetap dijaga.
6. Paket Ekonomi Antisipasi Dampak Tarif
Pemerintah menyiapkan kebijakan darurat seperti deregulasi impor, insentif pajak, reformasi kepabeanan, dan perlindungan bagi industri terdampak. Satgas PHK juga dibentuk untuk menghadapi potensi kehilangan pekerjaan.
7. Diversifikasi Pasar Ekspor
Guna mengurangi ketergantungan pada pasar AS, pemerintah aktif mencari mitra baru. Uni Eropa, Eurasia, dan Australia menjadi target ekspor alternatif. Indonesia juga sedang mempersiapkan diri untuk bergabung dalam CPTPP guna memperluas akses pasar global.
