Dedi Mulyadi Tanggapi Fatwa Haram MUI Soal Vasektomi

Beritagosip.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara terkait kontroversi seputar program Keluarga Berencana (KB) yang disyaratkan bagi penerima bantuan sosial. Respons ini disampaikan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadap praktik vasektomi yang diwacanakan sebagai syarat penerima bansos.

Dalam keterangan persnya di Bandung, Sabtu (3/5), Dedi menyebutkan bahwa program KB merupakan salah satu langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Menurutnya, pengendalian jumlah kelahiran adalah kunci utama untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga.

“Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pengendalian jumlah anak. KB harus berhasil. Saya punya tiga anak, itu sudah cukup. Jangan mau bikin anak, tapi tidak mau tanggung jawab,” ucap Dedi.

Ia menegaskan bahwa vasektomi bukan satu-satunya metode KB yang bisa dilakukan. Banyak alternatif lain yang sesuai dengan prinsip syariah dan tetap efektif dalam mengendalikan kelahiran.

“Banyak cara untuk KB. Kalau satu cara tidak diperbolehkan, ada alternatif lain. Tinggal mau atau tidak,” tambah Dedi dengan nada tegas.

Gagasan untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bansos memicu kontroversi setelah Dedi mengungkapkan rencana itu secara terbuka. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan mendorong kesadaran keluarga dalam merencanakan jumlah anak, terutama pada kalangan penerima manfaat sosial seperti beasiswa dan bantuan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, MUI Jawa Barat menegaskan bahwa vasektomi dalam pandangan Islam tergolong haram. Ketua MUI Jawa Barat, Rahmat Syafei, menjelaskan bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai sterilisasi permanen yang tidak dibenarkan dalam syariat.

“Tidak boleh bertentangan dengan syariat. Pada intinya, vasektomi itu haram. Hal ini sesuai dengan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung tahun 2012,” ujar Rahmat.

Namun, ia juga menjelaskan bahwa ada pengecualian dalam kondisi tertentu. Vasektomi dapat dibolehkan jika ada alasan kesehatan yang serius dan tidak menyebabkan kemandulan secara permanen.