Beritagosip.com – Co-founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Dwi Sasongko, mengingatkan pentingnya menjaga institusi TNI tetap netral dan profesional, tanpa campur tangan politik praktis.
Pernyataan tersebut merespons isu hangat yang beredar mengenai mutasi jabatan di tubuh TNI. Isu itu ramai dikaitkan dengan manuver beberapa purnawirawan.
“Purnawirawan diharapkan tidak membawa-bawa TNI ke dalam politik. Apalagi jika manajemen internal TNI sampai terkontaminasi kepentingan politik. Kita semua punya kewajiban menjaga marwah TNI,” tegas Dwi kepada Kompas.com, Minggu (4/5/2025).
Ia juga menyoroti spekulasi publik atas pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dan Laksda TNI Hersan. Spekulasi muncul karena latar belakang pribadi keduanya.
Letjen Kunto merupakan putra dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Sementara itu, Laksda Hersan pernah menjadi ajudan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Meski ada klarifikasi resmi dari Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, yang menyatakan tak ada unsur politik dalam pembatalan mutasi, persepsi publik tetap muncul.
“Politik itu tentang persepsi. Wajar jika publik memiliki anggapan semacam itu. Letjen Kunto adalah anak Pak Try, dan Laksda Hersan adalah mantan ajudan Presiden Jokowi. Maka jika publik menyimpulkan sendiri, kita tak bisa menyalahkan,” ujar Dwi.
Namun, ISDS, lanjut Dwi, memilih untuk tidak ikut dalam pusaran spekulasi tersebut. Fokus utama ISDS tetap pada profesionalitas TNI.
“ISDS menekankan pentingnya sistem manajemen SDM TNI yang profesional dan bebas dari pengaruh politik. Politik akan terus berubah, namun TNI harus tetap tegak dalam prinsipnya,” jelasnya.
Terkait manuver sejumlah purnawirawan, Dwi menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar, selama dilakukan oleh warga sipil.
“Pak Wiranto mendukung Pak Jokowi sejak 2014. Itu sah karena beliau sudah berstatus sipil. Saling klaim atau perbedaan pendapat antar purnawirawan adalah hal biasa,” imbuhnya.
Namun demikian, Dwi tetap mengingatkan agar para purnawirawan menjaga wibawa dan netralitas TNI.
“Pembinaan karier di tubuh TNI harus tetap steril dari kepentingan politik kelompok. Karena politik TNI adalah politik negara, bukan politik golongan,” tegasnya.
Belakangan, purnawirawan TNI tampak terbelah soal dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ada kelompok purnawirawan yang menyerukan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi. Kelompok ini diisi oleh sejumlah nama besar, seperti Fachrul Razi dan Try Sutrisno.
Di sisi lain, kelompok lain yang dipimpin oleh mantan Panglima ABRI, Wiranto, justru menyatakan dukungan penuh kepada Prabowo dan Gibran.
Berita Lainnya:
Info terbaru di Whatsapp Channel
