Beritagosip.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra akhirnya angkat bicara terkait pemberitaan media Israel yang menyebut adanya perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel. Kabar itu menyebut perundingan tersebut berlangsung diam-diam sepanjang 2024 dan dikaitkan dengan pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Yusril membantah keras kabar tersebut. Menurutnya, tidak pernah ada pertemuan seperti yang diberitakan oleh media Israel, Ynet. Ia menilai istilah “normalisasi” yang digunakan juga keliru, mengingat sejak awal Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” kata Yusril dalam pernyataan tertulis yang dirilis Kamis (29/5).
Ia juga menanggapi kabar bahwa dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia di OECD diberikan dengan syarat pembukaan hubungan diplomatik. Yusril mengonfirmasi bahwa permintaan Israel telah ditolak secara tegas oleh pemerintah Indonesia.
“Israel memang pernah menyampaikan dukungan dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik, tapi permintaan itu telah ditolak.”
Yusril menjelaskan bahwa dalam mekanisme internasional, termasuk keanggotaan OECD maupun PBB, tidak ada syarat untuk memiliki hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota. Ia bahkan menyebut dirinya hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan tidak menemukan topik seperti yang diberitakan media Israel itu.
“Saya sendiri hadir di sidang OECD dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu itu dibahas.”
Dengan demikian, ia menegaskan bahwa dukungan Israel tidak menjadi faktor krusial bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD.
Di sisi lain, Yusril juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memegang teguh posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan terhadap Palestina dinilai menjadi prasyarat mutlak sebelum Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan dengan Israel.
“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan hubungan diplomatik.”
Pernyataan Yusril ini muncul sebagai respons atas laporan terbaru Ynet yang mengangkat pernyataan Presiden Prabowo. Dalam artikel berjudul Indonesia’s president says ready for normalization with Israel if Palestinian state, Ynet menyinggung bahwa sekitar setahun lalu telah terjadi pembicaraan rahasia terkait kesepakatan normalisasi RI-Israel.
Laporan itu juga menyebut kesepakatan tersebut melibatkan imbalan, di mana Israel akan menarik penolakannya terhadap keanggotaan Indonesia di OECD. Namun seluruh narasi itu kini dibantah oleh pemerintah Indonesia.
Berita Lainnya:
Info terbaru di Whatsapp Channel
