Beritagosip.com – Darurat Ekonomi dan Bias Indikator Pembangunan sesuai tradisi, Presiden memberikan pidato pengantar RUU tentang APBN menjelang peringatan hari raya kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato tersebut pada 15 Agustus 2025.
Secara singkat, pemerintah menetapkan delapan program prioritas, yaitu: (1) ketahanan pangan, (2) ketahanan energi, (3) makan bergizi gratis (MBG), (4) pendidikan, (5) kesehatan, (6) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, (7) pertahanan semesta, serta (8) akselerasi investasi dan perdagangan global.
Sejumlah pakar menilai pidato tersebut dengan kritis, terutama terkait postur anggaran. Untuk tahun 2026, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.148 triliun, naik 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari total tersebut, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 2.358 triliun, dengan laju pertumbuhan yang cukup ambisius, yaitu 13,5 persen.
Sementara itu, belanja negara diproyeksikan sebesar Rp 3.787 triliun, atau meningkat 7,3 persen dari tahun sebelumnya. Alokasi belanja ini juga mendapat sorotan, khususnya anggaran pendidikan yang mencapai Rp 758 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 224 triliun atau setara 30 persen dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu titik perhatian dalam kritik para analis.
Alokasi anggaran dan darurat ekonomi
Aliansi Ekonomi Indonesia memberikan pernyataannya tujuh desakan darurat ekonomi. Salah satu poin utama adalah tuntutan agar alokasi anggaran dilakukan secara lebih adil dan proporsional.
Sebagai contoh, desakan ini dinilai wajar karena anggaran untuk MBG dianggap menyerap porsi yang sangat besar hingga mengurangi ruang fiskal bagi sektor lain.
Pertanyaan kritis yang kemudian muncul adalah: apa sebenarnya yang diharapkan dari MBG?
Pada Mei 2025, Kepala Negara menyampaikan klaim bahwa tingkat keberhasilan MBG telah mencapai 99,9 persen. Klaim tersebut salah satunya didasarkan pada argumen bahwa hanya sedikit kasus keracunan yang tercatat.
Namun, dasar pembenaran ini masih diperdebatkan, karena ukuran keberhasilan program seharusnya tidak hanya dinilai dari minimnya kasus keracunan, melainkan juga dari indikator yang lebih luas terkait efektivitas dan manfaat jangka panjang.
Diperlukan indikator yang lebih komprehensif untuk menarik kesimpulan secara tepat. Pada jangka menengah, indikator yang relevan mencakup peningkatan rata-rata asupan gizi harian siswa, penurunan kasus kekurangan gizi pada anak, peningkatan tingkat kehadiran di sekolah, serta perbaikan konsentrasi belajar.
Sementara itu, pada level dampak jangka panjang, indikator yang lebih luas dapat meliputi peningkatan angka kelulusan, perbaikan kualitas kesehatan generasi muda, serta peningkatan produktivitas dan daya saing mereka. Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama. Selama ini, Kepala Negara terkesan kurang terbuka terhadap studi dan kajian. Banyak program pemerintah dijalankan tanpa peta jalan yang jelas, seolah hanya mengandalkan insting. Contoh lain yang kerap muncul antara lain Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program pembangunan tiga juta rumah. Hingga kini, belum tersedia peta jalan yang dipublikasikan secara luas sebagai panduan pelaksanaan program-program tersebut.
Mengandalkan insting tentu bukan masalah jika anggaran yang dipakai berasal dari dana pribadi. Namun, ketika yang digunakan adalah uang pajak rakyat, perencanaan harus dilakukan secara matang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembuatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy making) perlu menjadi prioritas. Saat ini justru terlihat bahwa sejumlah program populis lebih banyak dijalankan dengan pendekatan yang menyerupai nafsu-based policy making.
Penambahan indikator di APBN
Kita semua memahami bahwa kebijakan pembangunan bersifat kompleks, bahkan banyak di antaranya melibatkan lintas sektor. Salah satu kunci keberhasilan terletak pada pemilihan indikator yang tepat.
Mengacu pada konsep APBN 2026, terdapat sejumlah asumsi makroekonomi yang digunakan, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar sebesar Rp 16.500, harga minyak mentah Indonesia 70 dolar AS per barel, lifting minyak mentah 610 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari.
Di sisi lain, target pembangunan yang dipaparkan mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44–4,96 persen, rasio Gini 0,377–0,380, tingkat kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen, tingkat kemiskinan 6,5–7,5 persen, indeks modal manusia 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731, serta proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95 persen.
Sekilas, capaian indikator pembangunan terlihat baik-baik saja. Namun, sesungguhnya diperlukan tambahan indikator yang lebih komprehensif. Misalnya, rasio gini yang selama ini diukur berdasarkan pengeluaran tidak cukup menggambarkan ketimpangan yang nyata semakin melebar di negeri ini.
Jika pengukuran dilakukan dengan menggunakan indikator pendapatan atau gaji, tingkat ketimpangan akan tampak lebih tinggi.
Terlebih lagi, apabila diukur melalui indikator aset, seperti kepemilikan tanah dan rumah, harta bergerak lainnya, tabungan, maupun investasi, maka disparitas akan terlihat jauh lebih lebar.
Selain itu, indikator kemiskinan juga berulang kali menuai kritik karena standar yang digunakan relatif rendah.
Kita kerap menyuarakan ambisi untuk menjadi negara maju pada 2045 (Indonesia Emas) dan bahkan beraspirasi untuk bergabung dengan OECD.
Namun ironisnya, kita belum menyesuaikan standar pengukuran kemiskinan agar setara dengan yang berlaku di negara-negara tersebut.
Indikator lain yang semestinya ditampilkan adalah tingkat gaji atau upah yang diterima pekerja.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebenarnya telah menerbitkan publikasi ketenagakerjaan setiap enam bulan sekali, yang di dalamnya memuat data mengenai gaji atau upah.
Walaupun cakupannya masih terbatas pada buruh/karyawan/pegawai, tambahan indikator ini tetap lebih baik dibandingkan tidak digunakan sama sekali.
Sebagai penutup, ke depan perlu dirumuskan indikator yang lebih dekat dengan pengalaman rakyat hingga level rumah tangga dan individu. Jangan hanya terpaku pada indikator yang sudah terlalu sering digunakan tetapi terbukti kurang komprehensif. Ibarat membaca hasil medical check-up, biasanya banyak indikator yang dibaca oleh dokter untuk menafsirkan seberapa sehat kondisi kita.
Demikian pula dalam melihat perekonomian, indikator tambahan dibutuhkan agar analisis yang dilakukan menjadi lebih lengkap dan mampu mencerminkan realitas secara utuh.
