Beritagosip.com PM konservatif Thailand diproyeksi meraih kemenangan telak dalam pemilu yang digelar pada Minggu, 8 Februari waktu setempat. Proyeksi tersebut disampaikan sejumlah stasiun televisi berdasarkan perhitungan awal suara nasional.
Partai penguasa diperkirakan muncul sebagai kekuatan terbesar di parlemen. Dukungan kuat datang dari gelombang nasionalisme serta kekhawatiran publik terhadap isu keamanan perbatasan negara.
Partai Bhumjaithai yang dipimpin Anutin Charnvirakul diprediksi meraih hampir 200 kursi parlemen. Proyeksi ini merujuk pada perhitungan sementara yang disiarkan stasiun televisi Ch3 dari hasil partai-partai peserta pemilu Thailand.
People’s Party yang berhaluan progresif tertinggal jauh dengan perolehan di bawah 100 kursi. Meski demikian, posisinya masih berada di atas Partai Pheu Thai yang berafiliasi dengan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan kini menempati peringkat ketiga.
Hasil ini menjadi pembalikan signifikan bagi Anutin Charnvirakul. Pada pemilu sebelumnya, Partai Bhumjaithai hanya mampu finis di posisi ketiga. Anutin baru menjabat sebagai PM konservatif Thailand sejak September lalu.
Ia menggantikan dua pendahulunya dari Pheu Thai yang tersingkir melalui putusan pengadilan. Perubahan kepemimpinan tersebut membuka jalan bagi kebangkitan politik Bhumjaithai dalam pemilu Thailand kali ini.
Pemimpin People’s Party, Natthaphong Ruengpanyawut, mengakui kekalahan partainya. Ia menyatakan penghormatan terhadap hasil pemilu dan legitimasi partai pemenang untuk membentuk pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa partainya memegang prinsip menghormati pihak yang finis di posisi pertama. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Bangkok usai proyeksi hasil diumumkan.
Isu konflik perbatasan Thailand dan Kamboja menjadi faktor penting dalam preferensi pemilih. Sengketa lama tersebut kembali memanas dan memicu dua bentrokan mematikan sepanjang tahun lalu.
Sejumlah warga menyuarakan kebutuhan akan kepemimpinan yang tegas. Seorang pemilih di Buriram menyatakan kekhawatiran atas potensi konflik bersenjata di wilayah perbatasan. Ia menilai situasi tersebut berbeda dibandingkan masa lalu.
Tak lama setelah menjabat, Anutin memberikan kewenangan luas kepada militer. Aparat keamanan diperbolehkan mengambil langkah apa pun yang dinilai perlu di perbatasan tanpa persetujuan pemerintah pusat.
Dalam bentrokan terakhir pada Desember, militer Thailand menguasai beberapa wilayah sengketa. Situasi tersebut berakhir setelah gencatan senjata diterapkan oleh kedua pihak.
Usai memberikan suara di TPS yang sama, Anutin menyampaikan harapannya kepada pemilih. Tokoh yang juga dikenal sebagai pewaris bisnis konstruksi, pilot jet amatir, dan pendukung legalisasi ganja itu berharap kepercayaan publik terus diberikan.
Pemerintahan mendatang akan menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Pertumbuhan ekonomi Thailand masih lemah. Sektor pariwisata belum sepenuhnya pulih ke level sebelum pandemi Covid-19.
Ancaman jaringan penipuan siber lintas negara juga menjadi perhatian serius. Aktivitas tersebut banyak beroperasi dari negara-negara tetangga dan membebani stabilitas ekonomi nasional.
Meski kecil kemungkinan meraih mayoritas mutlak di parlemen beranggotakan 500 kursi, kemenangan Bhumjaithai memberi posisi tawar kuat. Negosiasi koalisi diperkirakan akan berlangsung intensif dalam waktu dekat.
Thailand menerapkan sistem perwakilan campuran dalam pemilu Thailand. Sebanyak 400 anggota parlemen dipilih dari daerah pemilihan, sementara 100 kursi dialokasikan melalui daftar partai.
People’s Party sebelumnya dikenal dengan nama Move Forward. Partai tersebut memenangkan kursi terbanyak pada pemilu tiga tahun lalu. Namun, kandidatnya terhalang menduduki jabatan perdana menteri dan partai itu kemudian dibubarkan.
Dalam pemilu kali ini, People’s Party mengusung agenda penghapusan wajib militer. Mereka juga mendorong pengurangan jumlah jenderal aktif, berlawanan dengan pendekatan Bhumjaithai yang menekankan pertahanan nasional.
Pheu Thai dipandang sebagai mitra koalisi paling realistis bagi Anutin Charnvirakul. Kedua partai pernah bersekutu sebelum Bhumjaithai menarik dukungan karena perbedaan sikap terkait konflik perbatasan.
Ketegangan itu muncul pada masa kepemimpinan Paetongtarn Shinawatra. Ia menuai kritik setelah menyebut Hun Sen sebagai paman dalam percakapan telepon yang bocor ke publik.
Thaksin Shinawatra kini menjalani hukuman penjara satu tahun atas kasus korupsi. Sejumlah pengamat menilai pembebasan lebih cepat mungkin terjadi sebagai bagian dari kompromi politik.
Pheu Thai yang pernah menjadi kekuatan politik dominan kini mengalami penurunan dukungan signifikan. Kondisi tersebut kontras dengan masa kejayaan partai itu di pemilu-pemilu sebelumnya.
Ketiga partai besar menawarkan beragam kebijakan populis selama kampanye. Salah satu janji Pheu Thai adalah pembagian sembilan hadiah harian senilai satu juta baht untuk mendorong ekonomi.
Di tengah persaingan politik, pemilih juga mengikuti referendum nasional. Referendum tersebut menanyakan pandangan publik mengenai perlunya reformasi konstitusi Thailand.
Konstitusi yang berlaku disusun di bawah pemerintahan militer pascakudeta 2014. Aturan tersebut memberi kewenangan besar kepada lembaga yang ditunjuk senat.
Meski tidak memuat langkah konkret, referendum itu dipandang sebagai sinyal arah perubahan politik Thailand. Hasilnya akan menjadi indikator penting bagi dinamika pemerintahan ke depan.
