Beritagosip.com — Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengakui bahwa penanganan sampah laut mahal dan kompleks, terutama karena luasnya wilayah perairan Indonesia serta banyaknya pulau.
Ia menjelaskan bahwa ketika sampah sudah berada di laut, proses penanganannya menjadi jauh lebih sulit dan membutuhkan biaya besar. Kandungan garam dalam sampah laut juga membuat metode seperti insinerasi tidak efektif dan berisiko menghasilkan zat berbahaya seperti dioksin dan furan.
Menurut Hanif, peningkatan sampah laut berasal dari pengelolaan sampah di darat yang belum optimal. Saat ini, secara nasional, hanya sekitar 25 persen sampah yang berhasil diolah.
Sementara itu, sekitar 60 persen sampah berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Sisanya, sekitar 40 persen, masih tercecer di daratan dan akhirnya terbawa ke laut melalui aliran sungai.
Hanif menyebut bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian masalah sampah di darat pada 2029. Namun, capaian saat ini menunjukkan masih ada sekitar 75 persen yang harus ditangani dalam waktu tiga tahun ke depan.
Ia menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan persoalan sampah di darat sebelum memperluas penanganan ke wilayah laut.
Lebih lanjut, Hanif mengakui bahwa persoalan sampah laut dan wilayah kepulauan masih menjadi pekerjaan besar yang belum terselesaikan. Penanganan ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa masalah sampah laut tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah seperti gubernur atau bupati dan wali kota.
Sebagai contoh, di Bali, pemerintah telah melakukan langkah penanganan dengan melibatkan berbagai pihak. Aparat TNI dan Polri dikerahkan secara rutin untuk membantu membersihkan sampah laut, khususnya pada periode September hingga Februari.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup tengah memperkuat koordinasi nasional dalam penanganan sampah laut, termasuk melalui pembentukan tim nasional.
Namun demikian, luasnya wilayah laut Indonesia membuat upaya ini membutuhkan dukungan serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.
