Beritagosip.com Israel dilaporkan mulai menerapkan kebijakan garis kuning Israel di wilayah Lebanon selatan. Langkah ini menandai perluasan strategi militer yang sebelumnya digunakan di Gaza. Penerapan Israel garis kuning Lebanon menjadi sorotan karena dilakukan setelah gencatan senjata Lebanon Israel berlangsung selama sepuluh hari sejak Kamis (16/4).
Dalam pernyataan resmi pada Sabtu (18/4), militer Israel menyebut pasukan yang berada di selatan garis kuning Israel telah mengidentifikasi sejumlah pihak yang dianggap melanggar kesepakatan dalam 24 jam terakhir. Selain itu, pergerakan dari wilayah utara garis tersebut juga diklaim sebagai ancaman langsung terhadap posisi militer mereka.
Kebijakan ini mencerminkan pola kebijakan militer Israel Gaza saat gencatan senjata pada Oktober 2025. Pada periode tersebut, wilayah Palestina dibagi ke dalam beberapa zona dengan tingkat pembatasan yang berbeda. Zona tertentu berada di bawah kendali penuh militer Israel, sementara area lain memiliki akses yang lebih longgar.
Di Gaza, pendekatan ini diiringi tindakan tegas terhadap siapa pun yang mendekati garis kuning Israel. Pasukan Israel secara rutin melakukan penembakan terhadap individu yang dianggap melanggar batas tersebut. Selain itu, ratusan rumah dihancurkan di wilayah yang berada dalam kontrol militer.
Sejak kebijakan itu diterapkan, serangan dilaporkan menyebabkan ratusan korban jiwa dan ribuan luka-luka. Dampak tersebut menjadi perbandingan penting dalam melihat potensi konsekuensi dari Israel garis kuning Lebanon.
Seorang jurnalis melaporkan bahwa pola serupa kemungkinan akan diterapkan di Lebanon selatan. Pernyataan tersebut juga mengacu pada rencana penghancuran desa perbatasan dengan skala yang setara dengan wilayah seperti Beit Hanoon dan Rafah.
Meski gencatan senjata Lebanon Israel masih berlaku, serangan Israel Lebanon selatan dilaporkan terus berlangsung. Artileri menghantam sejumlah kota, termasuk Beit Leif, Qantara, dan Touline. Beberapa rumah juga diratakan dalam operasi tersebut.
Militer Israel menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap pihak yang mendekati posisi pasukan mereka dan dinilai sebagai ancaman. Penegasan disampaikan bahwa langkah pertahanan diri tidak dibatasi oleh kesepakatan gencatan senjata.
Di sisi lain, pernyataan dari pihak Hizbullah menyoroti ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kesepakatan. Disebutkan bahwa gencatan senjata tidak dapat berjalan jika hanya satu pihak yang mematuhinya. Tuntutan juga disampaikan agar Israel menarik seluruh pasukan dari Lebanon.
Selain itu, agenda lanjutan yang diusulkan mencakup pembebasan tahanan dan pemulangan warga ke wilayah perbatasan. Tahap berikutnya difokuskan pada rekonstruksi besar-besaran dengan dukungan dari negara-negara Arab.
Hizbullah juga membuka kemungkinan kerja sama dengan pemerintah Lebanon dalam kerangka baru yang menekankan kedaulatan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik tetap berjalan di tengah konflik yang berlangsung.
Gencatan senjata terbaru terjadi setelah kesepakatan sebelumnya yang berlaku sejak November 2024. Namun, laporan menyebut ribuan pelanggaran telah terjadi sejak saat itu, termasuk korban di pihak Lebanon.
Dalam perkembangan lain, upaya diplomasi juga mulai muncul. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut menyampaikan kemungkinan pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun di Washington dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membahas langkah lanjutan untuk menghentikan konflik yang terus berlangsung.