Beritagosip.com – Jepang memasuki era baru dalam hal keamanan nasional dan intelijen negara dengan berkomitmen untuk membentuk badan intelijen terpusat yang pertama sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua tujuh dekade lalu. Langkah transformasi strategis ini diambil dengan melibatkan konsultasi dan kerjasama intensif bersama beberapa negara Barat kunci, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Jerman.
Informasi mengenai upaya rahasia Jepang ini terungkap ketika sejumlah pejabat pemerintah Jepang dan negara-negara mitra mengungkapkan detail kepada media internasional. Dalam beberapa bulan terakhir, para pemimpin Jepang telah melakukan serangkaian konsultasi diam-diam dengan para ahli keamanan dari ketiga negara tersebut. Diskusi mencakup aspek-aspek teknis seperti transfer teknologi canggih, strategi perekrutan dan pengembangan personel profesional, serta penetapan prioritas operasional bagi lembaga yang akan dibentuk.
Urgensi dalam membentuk lembaga intelijen terpusat ini dilatarbelakangi oleh peningkatan aktivitas spionase asing di Jepang. Pada bulan Juli lalu, The New York Times melaporkan bahwa puluhan mata-mata profesional dari Rusia telah menyusup ke Jepang dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran agen-agen Kremlin ini difokuskan pada pengumpulan informasi mengenai komponen teknologi senjata canggih, perencanaan penyelundupan ke Rusia, serta upaya menghindari dampak sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Rusia.
Para diplomat dan pejabat keamanan dari negara-negara sekutu Jepang telah berkali-kali memperingatkan Tokyo mengenai tingginya tingkat aktivitas spionase Rusia di Jepang. Namun, respons pemerintah Jepang terhadap peringatan-peringatan ini dinilai oleh para analis sebagai masih tergolong lambat dan kurang koordinatif.
Selama puluhan tahun, sistem pengumpulan dan analisis intelijen Jepang telah beroperasi secara terdesentralisasi dan terpisah-pisah. Informasi dikumpulkan oleh berbagai agensi secara independen, meliputi departemen pertahanan, kementerian luar negeri, kepolisian nasional, dan sejumlah lembaga pemerintah lainnya. Kondisi fragmentasi ini berarti tidak ada mekanisme pertukaran intelijen yang efisien dan terintegrasi antara berbagai lembaga. Para ahli keamanan internasional percaya bahwa struktur desentralisasi seperti ini membuat Jepang menjadi target yang lebih mudah untuk dimanfaatkan dalam operasi spionase dan pengaruh asing.
Pembentukan badan intelijen terpusat menjadi salah satu komponen utama dari agenda reformasi keamanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Takaichi, yang dikenal sebagai tokoh dengan ideologi konservatif, telah mengajukan visi Jepang sebagai negara yang “kuat dan sejahtera”. Dalam rangka merealisasikan visi tersebut, dia telah mengambil serangkaian keputusan kontroversial termasuk pencabutan larangan ekspor peralatan militer yang berlaku bertahun-tahun dan mendorong investasi militer terbesar Jepang dalam era pascaperang.
Langkah-langkah yang lebih baru dari agenda Takaichi meliputi penguatan perlindungan terhadap rahasia negara yang sensitif dan teknologi strategis yang bernilai tinggi. Dia juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas Jepang dalam mendeteksi dan melawan operasi pengaruh asing, terutama yang berasal dari China.
Organisasi penelitian keamanan siber Citizen Lab telah mendokumentasikan upaya China yang sophisticated dalam beberapa tahun terakhir. China telah membuat jaringan situs web palsu yang menyamar sebagai media berita berbahasa Jepang untuk menyebarkan konten propaganda dan disinformasi yang mendukung kepentingan Beijing.
Andrew Shearer, Duta Besar Australia untuk Jepang, menjadi salah satu tokoh kunci yang memberikan nasihat informal kepada administrasi Takaichi mengenai pembentukan lembaga intelijen baru. Shearer, yang memiliki pengalaman panjang di bidang intelijen nasional, mengatakan bahwa para pejabat Jepang merasakan bahwa kemampuan intelijen negara mereka “seolah-olah beku dalam stasis selama puluhan tahun terakhir.”
“Ini merupakan langkah transformatif yang sangat signifikan karena perdana menteri telah menjadikannya prioritas tertinggi dan menunjukkan kemauan untuk menginvestasikan modal politiknya yang berharga agar rencana reformasi ini berhasil,” ujar Shearer.
Sebelum menjadi duta besar Australia untuk Jepang, Shearer pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal dari Badan Intelijen Nasional Australia selama periode 2020 hingga Desember tahun sebelumnya. Pengalaman dan pengaruhnya di bidang intelijen menjadikan Shearer salah satu individu paling berpengaruh dalam proses konsultasi Jepang dengan Australia.
Ketika Perdana Menteri Takaichi mengunjungi ibu kota Canberra pada bulan Mei, dia secara pribadi menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Anthony Albanese atas keputusan Australia menunjuk seorang duta besar untuk Jepang yang memiliki latar belakang dan keahlian khusus di bidang intelijen.
Sementara itu, badan intelijen luar negeri milik Jerman, yang dikenal sebagai BND (Bundesnachrichtendienst), juga turut memainkan peranan dalam proses konsultasi ini. Kepala lembaga intelijen Jerman mengunjungi Tokyo dalam bulan-bulan terakhir untuk membahas spesifikasi teknis pembentukan lembaga intelijen baru Jepang dan meningkatkan kedalaman kerja sama intelijen bilateral antara Jerman dan Jepang.
Amerika Serikat, sebagai sekutu keamanan paling dekat Jepang, memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek. Dalam berapa bulan terakhir, pejabat intelijen dari badan pertahanan AS telah memberikan saran teknis mengenai pembangunan pertahanan siber yang robust, strategi mengidentifikasi dan memerangi spionase industri, serta metodologi pengawasan investasi asing dan pelacakan aktivitas agen asing di wilayah Jepang.
Australia, di pihaknya, memberikan masukan khusus mengenai teknologi intelijen terkini dan strategi organisasi agar berbagai kementerian pemerintah dapat bekerja secara terpadu dan efisien dalam pertukaran informasi intelijen.
Ketika ditanya langsung apakah pemerintah Jepang telah secara eksplisit meminta bantuan dari tiga negara tersebut, Kementerian Luar Negeri Jepang menolak memberikan komentar spesifik. Mereka hanya menyatakan secara umum bahwa Jepang “secara konsisten menjalin hubungan kerja sama yang erat dengan mitra-mitra strategis di berbagai negara.”
