Beritagosip.com Bangladesh mengambil langkah strategis dengan memangkas jam kerja guna menekan konsumsi energi di tengah tekanan pasar global akibat konflik di Timur Tengah.
Keputusan ini disahkan dalam rapat kabinet pada Kamis (3/4). Kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pasokan energi di negara yang sangat bergantung pada impor bahan bakar.
Mengacu pada laporan Reuters, pemerintah menetapkan jam operasional kantor pemerintahan menjadi pukul 09.00 hingga 16.00 waktu setempat. Selain itu, pasar dan pusat perbelanjaan diwajibkan tutup lebih awal, yaitu pukul 18.00, sebagai bagian dari upaya Bangladesh hemat energi.
Otoritas juga menginstruksikan pengurangan belanja publik yang tidak mendesak. Sektor industri didorong menekan penggunaan energi, termasuk membatasi pencahayaan berlebihan di fasilitas produksi.
Kementerian Pendidikan dijadwalkan merilis pedoman baru mulai Minggu (5/4). Kebijakan tersebut mencakup penyesuaian jadwal belajar hingga opsi pembelajaran daring guna mendukung penghematan energi.
Pemerintah turut membuka peluang impor bus listrik bebas bea untuk sekolah. Insentif juga disiapkan bagi institusi pendidikan yang berpartisipasi dalam program tersebut.
Langkah Bangladesh hemat energi ini dilakukan di tengah tekanan besar terhadap pasokan nasional. Lonjakan harga dan ketidakpastian pasokan global dipicu konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Sebelumnya, pembatasan distribusi bahan bakar telah diterapkan untuk mengatasi kelangkaan. Penjualan kendaraan dibatasi dan jam operasional stasiun pengisian bahan bakar diperpendek.
Otoritas menegaskan bahwa kondisi pasokan energi masih ketat, meskipun sempat membaik selama periode libur besar.
Pemerintah kini fokus mengamankan kebutuhan energi bagi sekitar 175 juta penduduk. Upaya pencarian sumber alternatif terus dilakukan di tengah volatilitas pasar global.
Selain itu, Bangladesh berupaya memperoleh pendanaan eksternal lebih dari US$2,5 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung impor bahan bakar dan gas alam cair, seiring meningkatnya tekanan terhadap cadangan devisa negara.
