Beritagosip.com – Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) telah mengumumkan catatan resmi bahwa sebanyak 624 personel militer mengalami cedera dalam pertempuran dengan Iran sejak periode akhir bulan Februari. Pengungkapan data ini muncul seiring dengan modifikasi sistem pencatatan korban yang dilakukan departemen pada akhir pekan lalu.
Pentagon mengintegrasikan kategori baru bernama “Operasi Luar Negeri” ke dalam Sistem Analisis Korban Pertahanan (DCAS), platform administrasi yang mendokumentasikan semua korban dalam operasi militer, menurut berita dari New Arab pada Senin (27/7).
Dalam kategori terbaru “Overseas Operation” yang baru ditambahkan, terdapat 207 personel militer yang mencatat cedera. Sementara di bagian “Operasi Epic Fury”, jumlah yang tercatat mencapai 417 jiwa yang mengalami luka-luka.
Fase awal pertempuran di akhir Februari tahun lalu dimulai ketika AS meluncurkan operasi militer yang dijuluki Operasi Epic Fury. Pada bulan April, kedua negara mencapai kesepakatan penghentian api, dan perjanjian tersebut diperpanjang tanpa batas waktu maksimal.
Pada Juni, Washington dan Teheran menandatangani dokumen kesepakatan bersama berisi poin-poin penghentian pertempuran dan larangan meluncurkan serangan defensif. Akan tetapi, menjelang pertengahan Juli, Trump memberikan instruksi untuk memulai operasi serangan besar-besaran terhadap Iran meski ada perjanjian yang masih berlaku. Fase ini berlangsung hampir dua minggu penuh.
Penambahan kategori data baru ini menciptakan kesan seolah-olah Amerika Serikat telah menjalankan dua operasi pertempuran terpisah melawan Iran.
Lembaga pertahanan melakukan revisi angka korban jiwa yang sebelumnya dilaporkan. Sebelum perubahan, data menunjukkan 18 orang tewas dan 482 mengalami cedera. Ke-18 orang yang tewas ini awalnya dicatat dalam bagian Operasi Epic Fury dan angka ini tetap stabil hingga 22 Juli.
Kemudian pada 24 Juli, empat personel militer Amerika yang tewas dipindahkan ke kategori “Operasi Luar Negeri”, dan mereka menjadi satu-satunya kasus kematian yang terdaftar dalam klasifikasi baru tersebut.
Pergantian data yang tiba-tiba memicu gelombang kritik dari institusi media massa, khususnya New York Times yang menyelidiki penurunan angka kematian yang mendadak di situs Pentagon.
Juru bicara Pentagon Sean Parnell kemudian menayangkan tangkapan layar dari artikel New York Times tersebut di akun media sosialnya.
Parnell mengatakan departemen pertahanan sudah berusaha memberikan penjelasan via percakapan telepon secara tertutup kepada redaksi New York Times tentang gangguan data temporer yang terjadi di DCAS.
“Departemen sudah mencoba menjelaskan anomali data itu kepada media sebelum penerbitan, namun karena pemahaman mereka yang terbatas mengenai teknologi kami, mereka justru menerbitkan laporan yang tidak perlu dan akan diperbaiki dalam waktu dekat,” tulis Parnell di platform X.
“Komitmen kami tetap untuk menjamin ketepatan tertinggi dalam setiap pelaporan data korban,” tambahnya.
Penanganan data korban oleh pemerintah dan kelangkaan uraian untuk perubahan yang terjadi memicu tidak setuju bahkan dari politisi Partai Republik sendiri.
Anggota Majelis Perwakilan dari fraksi Republik Thomas Massie mengatakan Menteri Pertahanan Pete Hegseth seharusnya dimintai pertanggungjawaban karena terus meneruskan operasi militer.
“Pentagon pura-pura ada dua perang Iran terpisah yang dipisahkan oleh gencatan senjata pendek,” kata Massie di X.
“Faktanya: Dengan terus melaksanakan operasi lebih dari sembilan puluh hari tanpa persetujuan legislatif, @SecWar melakukan kesalahan konstitusional dan harus dipertanggungjawabkan,” imbuh dia.
Massie merujuk kepada Undang-Undang Otoritas Perang 1973, peraturan konstitusional yang mengharuskan kepala negara memperoleh persetujuan badan legislatif untuk mempertahankan aktivitas militer melampaui enam puluh hari.
Setelah AS melanjutkan bombardemen terhadap Iran minggu ini, administrasi Trump berusaha mempresentasikan fase pertempuran terbaru sebagai inisiatif terpisah dari fase pertama pada Februari.
