Beritagosip.com – Pada akhir pekan ini, Jepang memulai operasional badan intelijen terpusat yang baru dirancang. Institusi intelijen yang diresmikan pada Jumat (31/7) menandai pencapaian pertama kali sejak berakhirnya Perang Dunia II di negara tersebut. Berdasarkan liputan CNN, langkah ini dianggap kontroversial dan diragukan oleh sebagian masyarakat karena khawatir akan menyimpang dari fondasi ideologi pacifisme Tokyo.
Reorganisasi lembaga intelijen ini merupakan pengganti dari struktur organisasi sebelumnya, mencakup reformasi skala besar yang kemungkinan akan membawa perubahan dalam undang-undang spionase dan peluncuran badan intelijen asing yang mengikuti pola organisasi CIA di Amerika atau MI6 di Inggris.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara langsung memimpin organisasi yang baru terbentuk ini. Sementara Kazuya Hara, yang sebelumnya memimpin kantor riset dan intelijen kabinet (CIRO), diangkat sebagai Direktur lembaga intelijen yang baru dibentuk tersebut.
Minoru Kihara, Kepala Sekretaris Kabinet, dalam konferensi pers menyatakan bahwa pembentukan dewan ini merupakan momentum permulaan untuk proses reformasi keseluruhan sistem intelijen Jepang, dengan kutipan dari agensi Anadolu. Dia menambahkan bahwa institusi-institusi tersebut akan memastikan pemerintah mampu menentukan keputusan-keputusan vital menggunakan intelijen yang berkualitas superior dan responsif terhadap waktu.
Badan baru ini segera mengadakan pertemuan intelijen pertamanya di hari yang sama dengan pembentukannya. CNN memberitakan bahwa sejak terpilih pada Oktober lalu, Takaichi telah memimpin inisiatif-inisiatif untuk membangun institusi intelijen terpadu semacam itu. Sebagai seorang konservatif dengan keyakinan yang kokoh, dia telah mendorong penguatan sistem pertahanan dan keamanan, sekaligus mengadvokasi modifikasi konstitusi yang saat ini bersifat anti-kekerasan di Jepang.
Administrasi Takaichi telah membina hubungan komunikasi dengan negara-negara sekutu barat seperti AS dan Jerman guna meminta nasihat dalam upaya penguatan kemampuan intelijen.
Sebelumnya, CIRO adalah lembaga intelijen utama Jepang dengan jumlah staf sekitar 700 orang, meski memiliki kekuasaan terbatas dalam organisasi pemerintah. Berbagai unit intelijen tersebar di Kementerian Hubungan Internasional, Kementerian Hukum, Kementerian Pertahanan, Agensi Kepolisian Nasional, dan departemen-departemen lainnya. Profesor studi pemerintahan dari Universitas Temple di Jepang, James DJ Brown, mengatakan bahwa unit-unit intelijen tersebut mengumpulkan data tetapi sering gagal berkoordinasi dengan baik atau menjalin strategi bersama.
Dalam skema baru, lembaga ini akan berperan sebagai institusi pusat untuk mengintegrasikan sistem intelijen nasional Jepang dengan menyatukan fungsi-fungsi intelijen dari bermacam-macam kementerian pemerintah. Termasuk dari Agensi Kepolisian Nasional, Kementerian Hubungan Internasional, dan Kementerian Pertahanan, pada dasarnya menjadi “pusat kendali” untuk inisiatif-inisiatif intelijen.
Namun, kantor berita Xinhua dari China melaporkan bahwa upaya reformasi intelijen yang dipromosikan rezim Takaichi telah memicu perdebatan sengit di Jepang. Banyak media Jepang membandingkan langkah-langkah ini dengan Tokko, organisasi kepolisian tersembunyi yang terkenal brutal dan Undang-Undang Menjaga Stabilitas Sosial yang berlaku sebelum dan sepanjang Perang Dunia II. Keduanya berkaitan dengan fungsi kontrol pemerintah dan penekanan terhadap pandangan alternatif.
Tokko adalah organisasi polisi gelap yang dimanfaatkan pemerintah Jepang era pra-perang untuk menekan gerakan-gerakan sosial dalam negeri dan memberlakukan pengamatan ideologis, yang menjalankan tugasnya berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Menjaga Stabilitas Sosial.
Menurut Xinhua, undang-undang yang terkenal sangat keras ini mulai berlaku tahun 1925, semula digunakan untuk menindak aktivis gerakan perdamaian, organisasi pekerja, dan akademisi beraliran progresif, akan tetapi jangkauannya terus berkembang hingga akhirnya menyentuh keseluruhan populasi.
