Beritagosip.com – Permasalahan klasik dalam program bantuan sosial dan subsidi pemerintah terus menjadi fokus perhatian para pengambil keputusan. Ketidaktepatan sasaran program telah mengakibatkan pemborosan anggaran negara dan berkurangnya efektivitas program-program sosial.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan strategi baru untuk meningkatkan akurasi dalam penyaluran bantuan. Pemerintah akan lebih mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai landasan utama dalam merancang dan melaksanakan program-program bantuan sosial dan subsidi.
Penggunaan DTSEN menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa anggaran negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Basis data yang komprehensif ini diharapkan dapat menghilangkan duplikasi dan kesalahan yang sering terjadi.
“Pemerintah akan terus menggunakan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna, Kamis (27/8).
Pernyataan ini disampaikan Purbaya menanggapi pandangan Fraksi PDI yang mengkhawatirkan program pemerintah tidak benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Fraksi PDI melihat DTSEN sebagai bagian penting dari solusi untuk menetapkan penerima subsidi dan bantuan sosial yang benar-benar tepat sasaran.
“Fraksi PDIP memandang DTSEN sebagai bagian dari solusi untuk menetapkan penerima subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran dan harus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam memvalidasi DTSEN,” jelas Purbaya.
Dalam tanggapannya, Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menjaga sasaran pertumbuhan ekonomi bisa tetap terjaga di tengah tantangan geopolitik global yang semakin kompleks.
Oleh sebab itu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 disusun dengan fokus ganda yaitu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan. Strategi ini mencerminkan komitmen pemerintah pada pembangunan berkelanjutan.
Purbaya memastikan bahwa APBN tidak sekedar menjadi dokumen keuangan negara yang administratif. APBN harus menjadi instrumen yang memastikan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara nyata.
“APBN bukan sekadar angka dan dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan untuk memastikan negara hadir, melindungi rakyat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik,” kata Purbaya dengan penuh keyakinan.
Menurutnya, APBN juga memiliki fungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat terhadap guncangan ekonomi eksternal. Fungsi ini menjadi sangat penting di era ketidakpastian global saat ini.
Selain itu, APBN berfungsi sebagai instrumen countercyclical untuk mendorong perekonomian domestik dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional. Penggunaan APBN sebagai instrumen kebijakan ini memerlukan manajemen yang cermat dan transparan.
“APBN juga dirancang sebagai katalis pembangunan agar mampu memberikan dampak yang nyata bagi upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Purbaya.
Strategi penggunaan DTSEN ini menunjukkan upaya serius pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program-program sosialnya dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
