Beritagosip.com – Krisis politik Polandia memuncak setelah pemerintah menangguhkan ketua serta wakil ketua Mahkamah Konstitusi negara itu. Presiden Karol Nawrocki lalu menggelar pertemuan darurat dengan para pimpinan partai di Warsawa, Sabtu (31/10).
Penangguhan Bogdan Swieczkowski dan Bartlomiej Sochanski selama satu bulan pada Jumat (30/10) memicu krisis konstitusional. Pemerintahan berhaluan tengah kini bersaing dengan kepala negara nasionalis dan pihak oposisi.
Pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk sudah berminggu-minggu berupaya menyingkirkan para hakim itu. Alasannya, mereka tidak bersikap netral secara politik.
Tusk menghadapi perlawanan sengit dari partai sayap kanan PiS yang pemerintahannya dulu menunjuk para hakim tersebut. Pendukung PiS berkumpul di luar gedung mahkamah pada Sabtu untuk melanjutkan protes berminggu-minggu.
Polisi antihuru-hara sempat mengepung gedung mahkamah pada Jumat. Demonstran meneriakkan slogan “Tusk pengkhianat” dan berusaha menerobos barikade, lalu polisi menangkap tiga orang.
Akun X resmi pengadilan menyebut langkah pemerintah itu sebagai sebuah “kudeta”.
Nawrocki yang berhaluan sayap kanan memperpendek kunjungannya ke Senegal dan kembali ke Warsawa. Ia memanggil para pemimpin partai untuk membahas “ancaman terhadap keamanan dalam negeri”.
Media Polandia menyebut perwakilan partai nasionalis, sayap kanan ekstrem, dan sebagian partai koalisi hadir di istana kepresidenan. Namun, Koalisi Sipil pimpinan Tusk absen, sedangkan Partai Kiri mengaku tidak diundang dan menilai Nawrocki bagian dari sengketa.
Hingga Sabtu sore, belum ada terobosan. Dalam pidato malam harinya, Tusk berkata, “Mari kita sebut segala sesuatu dengan nama yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun di Polandia, terdapat organisasi dan politisi yang berkeinginan untuk menghancurkan demokrasi serta supremasi hukum.”
Ia menyebut kekacauan hari Jumat itu “mengerikan” dan berharap peristiwa serupa tidak terulang di Polandia.
Komisi Eropa mendesak Nawrocki menyetujui hakim baru calon parlemen agar pengadilan berfungsi sesuai konstitusi dan hukum Uni Eropa. Duta Besar AS untuk Polandia Tom Rose juga memperingatkan, “Jangan melakukan tindakan apa pun yang dapat memicu kekerasan atau eskalasi lebih lanjut.”
