Beritagosip.com – Ahrie Sonta resmi terbukti melakukan penyadapan ilegal. Sidang etik Polri menyatakan eks Kadiv Hukum Polri itu melanggar Kode Etik Profesi dan menjatuhkan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan perbuatan itu terjadi saat Ahrie menjabat Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
“Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (10/11).
Majelis Komisi Kode Etik Profesi menyatakan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Rinciannya meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b.
“Serta sanksi administratif Pemecatan Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri,” tutur Isir. Perbuatan Ahrie juga dinyatakan tercela sebagai sanksi etika.
Menurut Isir, Ahrie menerima putusan itu dan berencana mengajukan banding. Sidang dipimpin Komjen Rudi Darmoko sebagai ketua dan Irjen Roma Hutajulu sebagai wakil ketua, dengan anggota Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.
Kasus Ahrie Sonta merupakan bagian dari penyidikan Bareskrim yang menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tiga nama lainnya adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka terjerat Pasal 258 dan 332 KUHP serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE.
Temuan awal polisi juga menyebut korban sadap bukan hanya Prabowo, melainkan para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Istana lewat Mensesneg Prasetyo Hadi bahkan mengategorikan perbuatan itu sebagai bentuk makar.
