Beritagosip.com – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dipastikan melebar dari target semula. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun meminta izin DPR RI untuk menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun agar tak seluruh pembiayaan dilakukan lewat penerbitan utang baru.
Dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025), Sri Mulyani menyebut defisit APBN 2025 diperkirakan membengkak menjadi Rp662 triliun, atau setara 2,78 persen dari PDB, naik dari target awal 2,53 persen atau Rp616,2 triliun.
“Kami minta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp85,6 triliun, agar tak seluruhnya dibebankan ke utang,” ujar Sri Mulyani.
Mengapa Defisit Melebar?
Menurut Sri Mulyani, ada dua penyebab utama yang menggerus penerimaan negara hingga Rp151 triliun, yakni:
- Batalnya kenaikan PPN menjadi 12%, yang menyumbang kekurangan Rp71 triliun.
- Dividen BUMN yang dialihkan ke Danantara, sebesar Rp80 triliun.
Meski begitu, ia menegaskan pelebaran defisit masih dalam batas wajar dan “manageable”.
Realisasi APBN Semester I Sudah Tekor Rp204 T
Sri Mulyani mengungkapkan realisasi belanja negara per Juni 2025 sudah mencapai Rp1.406 triliun (38,8%), sementara penerimaan negara baru Rp1.201,8 triliun (40%). Ini membuat defisit APBN sementara berada di angka Rp204,2 triliun atau 0,84% dari PDB.
Ia merinci rencana pembiayaan tahun ini:
- Surat berharga negara (SBN): Rp642,2 triliun
- Pinjaman: Rp133,3 triliun
- Total pembiayaan: Rp775,9 triliun
Namun, realisasi baru mencapai 40,7% alias Rp315,4 triliun.
Kritik Tajam dari DPR
Anggota Banggar DPR Dolfie OFP menyoroti pembukaan blokir anggaran senilai Rp134,9 triliun yang dilakukan Menkeu pada 24 Juni lalu. Ia mempertanyakan efektivitas penghematan yang semula dijanjikan sebesar Rp306,69 triliun berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025.
“Awalnya cerita mau hemat Rp306 triliun, sekarang malah nambah utang dan buka blokir. Sisa hemat ke mana?” tanya Dolfie.
Ia juga meminta kejelasan dasar hukum pembukaan blokir dan perencanaan ulang belanja negara, apalagi outlook belanja dipangkas dari Rp3.621,3 triliun menjadi Rp3.527,5 triliun.
Ani: “Presiden Minta Tambahan Rp300 Triliun”
Menanggapi kritik tersebut, Sri Mulyani menyebut pembukaan blokir dilakukan berdasarkan rapat terbatas (ratas) dan bersifat sah secara hukum. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo meminta tambahan Rp300 triliun untuk sejumlah program strategis, termasuk:
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Program prioritas lainnya yang “tidak bisa ditunda”
“Tanpa efisiensi dan penggunaan SAL, defisit bisa lebih dari 2,78 persen,” tegasnya.
