Beritagosip.com – Komisi XII DPR RI menekankan bahwa penguatan pengawasan digital dan regulasi tegas menjadi kunci dalam memberantas praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara serta merusak lingkungan.
Pernyataan ini muncul usai terungkapnya kasus tambang batu bara ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 5,7 triliun. Momentum tersebut dianggap sebagai sinyal kuat untuk mempercepat langkah pengawasan yang menyeluruh dan terintegrasi.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, menyatakan bahwa ekosistem pengawasan berbasis teknologi mutlak dibutuhkan. Hal ini harus diiringi dengan penyempurnaan regulasi, agar celah hukum bisa ditutup rapat.
“Pertambangan ilegal adalah persoalan serius. Kami mendukung sistem monitoring digital, harmonisasi perizinan, dan regulasi yang lebih kuat agar pengawasan lebih transparan dan efektif,” kata Beniyanto dalam pernyataannya, Kamis (24/7/2025).
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi elemen penting untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang akuntabel. DPR pun mendorong percepatan integrasi data perizinan melalui sistem informasi nasional.
“Jika pengawasan tersambung langsung ke basis data nasional, praktik pemalsuan dokumen dan distribusi hasil tambang ilegal bisa ditekan. Ini bagian dari menjaga kredibilitas sektor minerba,” tegasnya.
Tak hanya itu, DPR juga berkomitmen mengawal revisi regulasi agar sanksi terhadap pelanggaran lebih tegas dan berpihak pada prinsip keberlanjutan. Menurut Beniyanto, regulasi juga perlu menekankan pelaksanaan reklamasi pascatambang dan perlindungan warga terdampak.
“Pemberantasan tambang ilegal bukan sekadar menghentikan aktivitasnya, tapi membangun sistem yang adil dan ramah lingkungan,” ucapnya.
