Analisis dan Dampak Kebijakan Penghematan Anggaran Prabowo Subianto
Beritagosip.com Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan penghematan anggaran dengan memangkas sejumlah pos di kementerian dan lembaga demi mencapai efisiensi fiskal senilai Rp 306 triliun. Langkah ini bertujuan untuk menyeimbangkan keuangan negara dan mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal.
Menanggapi kebijakan ini, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Akhmad Akbar Susamto, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif. Menurutnya, pemotongan anggaran di sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
“Sektor-sektor ini memiliki efek multiplier yang besar terhadap perekonomian. Jika pemangkasan dilakukan tanpa perhitungan matang, maka investasi publik, penciptaan lapangan kerja, serta produktivitas tenaga kerja bisa terganggu,” ujar Akhmad dalam pernyataan resmi Humas UGM, Rabu (5/2/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti bahwa program perlindungan sosial seperti subsidi dan bantuan bagi masyarakat rentan sebaiknya tidak menjadi prioritas pemangkasan. Jika anggaran untuk sektor ini dikurangi secara signifikan, daya beli masyarakat bisa melemah, yang berpotensi menghambat konsumsi domestik serta memperlambat laju pemulihan ekonomi.
Akhmad menekankan bahwa penghematan anggaran sebaiknya diimbangi dengan kebijakan yang memberikan kepastian kepada dunia usaha dan investor. Menurutnya, sinyal positif dari pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Jangan sampai kebijakan ini menciptakan ketidakpastian bagi sektor swasta dan investor. Pemerintah harus tetap menunjukkan komitmen dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya.
Ia juga mengakui bahwa kebijakan penghematan anggaran merupakan langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi fiskal negara. Dengan defisit anggaran yang cukup besar, efisiensi dalam pengeluaran menjadi langkah strategis agar pembiayaan program prioritas, termasuk program MBG, tetap berjalan optimal.
Namun, Akhmad mengingatkan agar kebijakan ini diterapkan dengan hati-hati agar tidak menghambat daya saing ekonomi dalam jangka panjang. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap anggaran yang tersedia digunakan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan nasional dan tidak menghambat kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
