Deflasi Saat PHK Marak & Daya Beli Turun, Sri Mulyani: Ini Bukan Krisis!
Beritagosip.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pandangan berbeda mengenai tren deflasi beruntun yang terjadi di Indonesia. Pendapatnya berbeda dengan analisis dalam dokumen RPJMN 2025-2029 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam Perpres 12 Tahun 2025, dokumen tersebut menyebutkan bahwa deflasi yang terjadi pada 2024 menandakan melemahnya daya beli masyarakat. Hal ini berdampak pada maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat lemahnya permintaan terhadap barang produksi industri.
Namun, Sri Mulyani melihat deflasi di awal 2025 yang mencapai 0,76% pada Januari dan 0,48% pada Februari sebagai hasil dari kebijakan pemerintah dalam menurunkan administered prices atau harga yang diatur oleh pemerintah.
Deflasi Terjadi Karena Kebijakan Pemerintah
Menurut Sri Mulyani, pemerintah memang sengaja menekan harga-harga tertentu untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Misalnya, kalau kita kasih diskon listrik selama dua bulan, pasti harga turun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Selain itu, kebijakan seperti PPN DTP tiket dan penurunan harga tol saat mudik juga memengaruhi angka deflasi.
“Jadi, kalau deflasi terjadi karena administered prices yang turun, itu bukan krisis. Ini memang didesain turun,” tegasnya.
Sri Mulyani Minta Jangan Ada Drama Berlebihan
Sri Mulyani juga meminta semua pihak untuk tidak mendramatisasi data ekonomi Indonesia. Ia menolak menghubungkan data PHK dengan deflasi, karena menurutnya sektor industri manufaktur masih menunjukkan kinerja yang kuat.
Sebagai bukti, ia menyoroti data Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang tetap ekspansif. Per Februari 2025, angka PMI manufaktur Indonesia mencapai 53,6, naik dari 51,9 pada Januari.
“Memang ada PHK, tapi kalau kita lihat di industri manufaktur, bahkan di sektor tekstil dan alas kaki yang padat karya, ekspornya masih tumbuh,” ungkapnya.
