Trump Ajukan Banding ke MA untuk Setop Kewarganegaraan Otomatis di AS
Beritagosip.com – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan dengan mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Tujuannya adalah menghentikan praktik pemberian kewarganegaraan berdasarkan kelahiran atau birthright citizenship.
Sebelumnya, pengajuan ini telah ditolak oleh berbagai pengadilan lebih rendah, termasuk pengadilan banding. Kini, Trump berharap Mahkamah Agung akan mempertimbangkan kembali permintaannya.
Birthright Citizenship dan Sejarahnya di AS
Amerika Serikat telah menerapkan prinsip ius soli selama lebih dari 150 tahun. Dengan sistem ini, siapa pun yang lahir di wilayah AS, termasuk di Puerto Rico dan Guam, otomatis menjadi warga negara AS. Kewarganegaraan diberikan tanpa memandang status kewarganegaraan orang tuanya.
Prinsip ini tercantum dalam Amandemen ke-14 Konstitusi AS yang menyatakan:
“All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.”
Artinya, semua individu yang lahir atau dinaturalisasi di AS, serta tunduk pada yurisdiksinya, otomatis menjadi warga negara AS.
Pada tahun 1898, Mahkamah Agung AS menegaskan kembali interpretasi ini dan hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda bahwa pengadilan modern ingin meninjau kembali keputusan tersebut.
Mengapa Trump Menolak Birthright Citizenship?
Kelompok konservatif menilai bahwa frasa “tunduk pada yurisdiksi” dalam Amandemen ke-14 hanya berlaku untuk individu yang benar-benar tunduk pada hukum AS. Mereka berpendapat bahwa imigran ilegal tidak termasuk dalam kategori ini karena mereka masih tunduk pada yurisdiksi negara asalnya.
Dengan alasan ini, Trump ingin menghapus kewarganegaraan otomatis bagi anak-anak yang lahir dari imigran yang tidak memiliki status sah di AS.
Namun, banyak ahli hukum dan hakim yang menilai bahwa langkah ini bertentangan dengan Konstitusi AS. Seorang hakim federal pada Januari bahkan menyatakan bahwa usulan Trump “sangat tidak konstitusional”.
Hakim lain di Maryland juga menegaskan bahwa kebijakan ini berlawanan dengan sejarah panjang kewarganegaraan AS selama lebih dari dua abad.
Banding ke Mahkamah Agung: Apa yang Dipertaruhkan?
Dalam bandingnya, Trump tidak secara langsung menantang konstitusionalitas birthright citizenship. Sebaliknya, ia meminta agar cakupan perintah pengadilan yang memblokir kebijakannya dapat dibatasi.
Jika Mahkamah Agung menyetujui permintaan ini, Trump bisa menegakkan perintah eksekutifnya terhadap individu yang tidak tercakup dalam gugatan hukum yang sedang berlangsung.
Saat ini, Mahkamah Agung tengah meninjau permintaan ini. Keputusan terkait kemungkinan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Jika banding Trump diterima, kebijakan imigrasi AS bisa berubah drastis.
