Beritagosip.com – Bupati Indramayu, Lucky Hakim, tengah menghadapi ancaman sanksi berat. Ia diduga melakukan pelanggaran karena liburan ke Jepang bersama keluarganya tanpa izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri.
Merujuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tindakan Lucky berpotensi membuatnya diberhentikan sementara selama tiga bulan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 76 ayat 1, yang melarang kepala daerah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Menteri Dalam Negeri.
Dalam poin i pasal tersebut dijelaskan bahwa kepala daerah dilarang bepergian ke luar negeri tanpa persetujuan menteri. Selain itu, kepala daerah juga tidak diperkenankan meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari, baik berturut-turut maupun tidak, dalam sebulan, tanpa izin atasan yang berwenang.
Sanksi untuk pelanggaran ini diatur pada pasal 77 ayat 2. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kepala daerah yang melanggar ketentuan pasal 76 akan dikenai sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan. Presiden akan menjatuhkan sanksi untuk gubernur, sementara menteri akan menjatuhkan sanksi bagi bupati atau wali kota.
Lucky telah menjalani pemeriksaan oleh Kemendagri pada Selasa (8 April 2025). Pemeriksaan berlangsung selama dua jam dan mencakup 43 pertanyaan. Seusai pemeriksaan, Lucky menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia juga menyatakan siap menerima sanksi pemberhentian sementara jika itu memang keputusan akhir dari Kemendagri.
“Kalau memang ternyata sanksinya adalah saya harus diberhentikan selama tiga bulan, saya harus lakukan itu, saya harus terima itu dengan segala konsekuensinya,” kata Lucky kepada media.
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri, Husni Tambunan, mengungkapkan bahwa Lucky mengaku terjadi kesalahpahaman terkait izin libur. Lucky berasumsi bahwa izin ke luar negeri tidak diperlukan saat libur atau cuti bersama.
Menurut Husni, pihaknya masih akan mendalami kasus ini. Pemeriksaan terhadap sejumlah nama lain yang disebutkan Lucky juga akan dilakukan. Pemeriksaan menyeluruh ini ditargetkan selesai dalam 14 hari sejak tanggal pemeriksaan.
“Empat belas hari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat. Selanjutnya, kami akan melaporkan hasilnya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri,” ujar Husni.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, juga menegaskan bahwa penyelidikan terhadap Lucky tidak hanya sebatas izin perjalanan. Pemeriksaan juga akan dilakukan terkait aliran dana yang digunakan selama perjalanan ke Jepang.
“Apakah juga ada potensi penerimaan uang dari pihak-pihak tertentu, ini kan harus dikembangkan. Jadi pemeriksaan ini menyeluruh, menyeluruh, ini yang dilakukan oleh Inspektorat,” tegas Bima.
Berita Lainnya:
Dedi Mulyadi Tegur Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tanpa Izin Kemendagri
Bupati Lucky Hakim Klarifikasi Polemik Liburan ke Jepang Tanpa Izin Resmi
Dedi Mulyadi Tegur Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Ini Penjelasannya
Autopsi Sementara Jurnalis Tewas di Hotel Jakbar: Diduga Karena Infeksi Paru
