Beritagosip.com – Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi pusat perhatian, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai media internasional. Penyebabnya adalah wacana yang menyebut vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).
Wacana tersebut mencuat setelah pernyataan Dedi pada akhir April lalu. Dalam pernyataannya, Dedi menyoroti beban reproduksi yang selama ini dominan ditanggung oleh perempuan. Ia mendorong agar laki-laki ikut bertanggung jawab dalam program keluarga berencana. “Perempuan jangan menanggung beban reproduksi. Harus laki-laki,” kata Dedi di Bandung, Senin (28/4), sebagaimana dikutip Antara.
Pernyataan ini memicu perdebatan luas, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Beberapa media asing seperti Channel News Asia (CNA), The Telegraph, dan South China Morning Post (SCMP) menyoroti pernyataan Dedi serta kontroversi yang muncul.
Dalam laporannya berjudul “Innovative or Dangerous? Indonesia’s Local Leaders Raise Eyebrows with Vasectomy for Aid and Other Schemes”, CNA menyoroti beberapa kebijakan Dedi yang dianggap kontroversial. Tidak hanya wacana vasektomi, CNA juga menyinggung kebijakan mengirim anak-anak nakal ke barak militer.
CNA menyatakan bahwa wacana vasektomi sebagai syarat bansos menuai reaksi tajam dari masyarakat, tokoh agama, hingga pejabat pemerintah pusat. Beberapa pihak menyebut wacana tersebut sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap otonomi individu.
Laporan serupa juga disampaikan oleh The Telegraph. Media asal Inggris tersebut menyebutkan bahwa kebijakan tersebut memicu debat sengit di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim. The Telegraph juga menyoroti isu hak asasi manusia (HAM) yang dibawa dalam perdebatan ini.
Sementara itu, South China Morning Post menurunkan laporan berjudul “Indonesian Governor’s ‘Ridiculous’ Vasectomy Plan Sparks Debate on Poverty, ‘Body Politics'”. Dalam artikel tersebut, SCMP menyebut pernyataan Dedi sebagai wacana diskriminatif yang menyasar masyarakat miskin. Laporan itu juga menyoroti kecaman dari kalangan tokoh agama, aktivis HAM, dan akademisi.
Menurut SCMP, kebijakan semacam ini mencerminkan pandangan yang berbahaya terhadap kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai kegagalan personal, bukan sebagai dampak struktural yang lebih kompleks.
Namun demikian, Dedi Mulyadi akhirnya memberikan klarifikasi. Ia membantah bahwa ada kebijakan resmi yang mensyaratkan vasektomi untuk menerima bansos. “Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Bisa dilihat di media sosial saya,” ujar Dedi di Jakarta, Kamis (8/5).
Menurut Dedi, yang ia maksud adalah mendorong keluarga penerima bansos—terutama yang memiliki banyak anak—untuk mengikuti program keluarga berencana (KB). Ia menekankan bahwa vasektomi bukan satu-satunya metode, dan laki-laki bisa menggunakan metode KB lain seperti kondom.
“Para penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan ikut KB. Kalau bisa yang melakukan laki-laki, dan tidak vasektomi saja. Kan ada pengaman lain,” jelasnya.
Berita Lainnya:
Info terbaru di Whatsapp Channel
