Beritagosip.com – Pemerintah Inggris secara resmi mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman baru dengan Otoritas Palestina, menegaskan dukungan kuat terhadap Solusi Dua Negara berdasarkan garis batas 1967. Dalam dokumen tersebut, Inggris dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak mengakui pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal, termasuk Yerusalem Timur.
Langkah ini diumumkan menjelang Sidang Majelis Umum PBB yang akan digelar September mendatang, di mana Inggris berencana menjadi salah satu negara G7 pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan negara Palestina. Pernyataan ini menandai perubahan besar dalam posisi diplomatik Inggris terhadap konflik Israel-Palestina.
Nota kesepahaman itu menekankan bahwa wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serta Jalur Gaza harus disatukan kembali di bawah satu otoritas tunggal. Inggris menolak pendudukan sepihak dan menyatakan bahwa masa depan wilayah tersebut harus ditentukan melalui proses damai yang inklusif.
Pemerintah Inggris juga menyampaikan bahwa Otoritas Palestina akan memegang peran penting dalam proses pemulihan Gaza, baik dari sisi tata kelola, keamanan, hingga rekonstruksi. Inggris menggarisbawahi pentingnya menggelar pemilu umum yang inklusif di seluruh wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, dalam waktu secepatnya.
Sebelumnya, Inggris telah menyerukan penghapusan kekuasaan Hamas di Gaza. Langkah ini juga menciptakan ketegangan serius antara London dan Tel Aviv, termasuk sanksi terhadap dua menteri Israel, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, atas hasutan kekerasan terhadap komunitas Palestina.
Situasi memanas ketika pada 23 Juli, parlemen Israel mengesahkan mosi yang menyerukan pencaplokan Tepi Barat. Tak lama kemudian, seorang sumber dari Kantor Perdana Menteri Israel mengungkap bahwa Israel berencana melakukan pendudukan penuh terhadap Jalur Gaza.
Dalam dokumen yang sama, Inggris juga secara implisit menolak usulan Amerika Serikat soal pengambilalihan Gaza oleh pihak ketiga, dan justru menegaskan dukungan terhadap perencanaan pemulihan Gaza yang dipimpin langsung oleh Palestina.
Netanyahu merespons lewat media sosial dengan menyebut Inggris “memberi hadiah kepada terorisme Hamas.” Padahal, ia sendiri saat ini diburu oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang, termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata di Gaza.
