Beritagosip.com – Gaji pensiun Gibran menjadi sorotan publik setelah ia mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pernyataan berhenti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11). Dalam suratnya, ia menyatakan mundur atas permintaan sendiri.
Ia meminta MPR menindaklanjuti surat itu sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945. Hasil rapat gabungan MPR menetapkan rapat paripurna digelar pada 2 Desember 2026.
Sesuai Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden wajib menyerahkan dua nama calon wakil presiden dua pekan sebelumnya. Artinya, nama usulan cawapres pengganti Gibran mesti diterima MPR pada Rabu (18/11).
Di tengah proses itu, publik menanti besaran gaji pensiun Gibran. Ada aturan yang mengatur hak keuangan dan fasilitas bagi pejabat yang berhenti dengan hormat.
Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Beleid tersebut mengatur hak keuangan dan administratif presiden, wakil presiden, serta bekas keduanya.
Pasal 6 ayat 1 menyebut wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak menerima uang pensiun. Besarannya diatur pada ayat berikutnya, yakni 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat.
Selain itu, ia berhak menerima tunjangan. Ketentuannya mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pensiun pegawai negeri.
Negara juga menanggung biaya rumah tangga mantan wakil presiden. Cakupannya meliputi air, listrik, dan telepon.
Biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya ikut ditanggung negara. Ia pun berhak atas rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Selanjutnya, negara menyediakan kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Mantan wakil presiden juga boleh memiliki staf yang terdiri atas pegawai negeri.
Soal pengamanan, aturannya dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. Pengamanan itu berlaku bagi mantan presiden, wakil presiden, dan keluarga mereka.
Hak dan fasilitas itu mulai berlaku pada bulan berikutnya sesudah pemberhentian dengan hormat. Namun, hak tersebut bisa berhenti bila mantan pejabat meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.
Jika mantan pejabat meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan dapat menerima hak tertentu. Salah satunya pensiun janda atau duda sesuai ketentuan undang-undang tersebut.
