Beritagosip.com – Peluang Gibran di Pilpres tetap terbuka meski ia menanggalkan posisinya sebagai wakil presiden RI.
Gibran mundur di tengah desakan hukum dan politik di parlemen karena kasus ijazah.
Direktur Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rifan menilai secara aturan tidak ada larangan bagi Gibran untuk kembali maju. Menurutnya, Gibran hanya perlu membuktikan dokumen persyaratan pendidikannya.
Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah kejar paket C.
Ali juga menilai Gibran tidak benar-benar kehilangan infrastruktur politiknya. PSI dinilainya masih akan menjadi mesin politik selama ayahnya, Joko Widodo, masih mendapat kepercayaan di tengah masyarakat.
Ia mewanti-wanti soal isu makar yang bisa dialamatkan ke Jokowi dan keluarganya. Namun, bila kasus itu berhenti pada Jenderal Listyo Sigit Prabowo, citra politik keduanya dinilai relatif terkendali.
Ali meyakini modal politik Gibran dan Jokowi selama ini adalah kepercayaan masyarakat. Ia bahkan membandingkan Gibran dengan mantan wakil presiden Mohammad Hatta.
Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Iqbal Kholidin menegaskan tidak ada aturan yang melarang Gibran maju kembali.
Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, katanya, tidak ada ketentuan khusus soal status pencalonan bagi presiden atau wakil presiden yang berhenti di tengah masa jabatan.
Pasal 169 hanya mengatur syarat calon. Calon mesti berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman lima tahun atau lebih.
Calon juga belum pernah menjabat presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
Karena itu, siapa pun yang hendak mencalonkan diri tetap diuji dengan syarat-syarat tersebut.
Iqbal menilai pembahasan RUU Pemilu bisa menjadi momentum untuk menjawab kekosongan pengaturan dalam kasus Gibran. Karena itu, peluang Gibran di Pilpres juga bergantung pada aturan yang sedang dibahas.
Ada dua hal yang perlu diperjelas. Pertama, status pencalonan seseorang yang pernah diberhentikan lewat pemakzulan. Kedua, mekanisme verifikasi keabsahan dokumen persyaratan.
Pengalaman saat ini menunjukkan persoalan syarat calon yang tidak tuntas bisa berlanjut menjadi masalah ketatanegaraan setelah calon terpilih dan menjabat.
