Beritagosip.com – Usman Hamid, yang merupakan Direktur Eksekutif dari Amnesty International Indonesia, menyuarakan keberatan keras terhadap program sayembara penangkapan begal yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dikenal dengan inisial KDM.
Ia mengemukakan pandangan bahwa tugas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab penuh dari Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam melindungi keamanan publik dan menegakkan aturan hukum, bukan dengan meminta partisipasi masyarakat dalam menindak pelaku kejahatan.
“Itu adalah tanggung jawab Gubernur dan Kepala Polda. Program sayembara tidak perlu diluncurkan. Pesan dari Polda yang menyebutkan ‘boleh bertindak tegas selama jangan ada korban jiwa’ adalah instruksi yang cacat secara hukum,” terang Usman melalui pernyataan resmi yang diterima Kamis (23/7) malam.
Dia mengatakan bahwa program sayembara tersebut malah menimbulkan risiko besar dalam memberi legitimasi kepada praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sipil.
Usman menyarankan agar Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat lebih fokus menjalankan kewajiban mereka dengan meningkatkan frekuensi patroli keamanan, memasang sistem CCTV terpadu, memperbaiki sistem pencahayaan di jalan-jalan rawan begal, mempercepat respons atas laporan kejadian, dan mengusut tuntas jaringan penerima barang hasil kejahatan begal.
Usman menjelaskan bahwa begal merupakan bentuk kriminalitas jalanan yang sering kali menggunakan senjata berupa benda tajam serta merugikan nyawa anggota masyarakat, bahkan termasuk anggota aparat kepolisian.
Ia berpandangan bahwa melibatkan warga sipil yang tidak memiliki kemampuan dan pelatihan khusus di bidang keamanan justru membawa risiko tinggi.
“Namun pertanggungjawaban dalam penegakan keamanan dan hukum tetap harus menjadi kewenangan mutlak aparat yang diberdayakan dan sudah menjalani pelatihan untuk mengatasi situasi-situasi demikian,” tegasnya.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa arahan kebijakan tersebut bertentangan dengan filosofi dasar community policing (polisasi berbasis masyarakat atau Polmas).
Usman menjabarkan bahwa konsep filosofis polmas sejatinya menekankan pada kolaborasi bersifat preventif dengan tujuan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan keamanan secara bersama-sama, bukan sebaliknya memberikan wewenang kepada masyarakat untuk melakukan tindakan langsung terhadap pelaku kejahatan.
Kritik tidak hanya datang dari Amnesty International Indonesia saja, melainkan juga dari Menteri Koordinator di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra.
“Program sayembara seperti itu sebaiknya tidak dilangsungkan mengingat hal tersebut akan menciptakan dorongan bagi masyarakat,” ungkap Yusril, berdasarkan laporan dari detiknews.
Menurut Yusril, situasi ekonomi yang sedang mengalami kesulitan pada masa kini dapat mendorong banyak orang untuk mempersiapkan diri, terutama mengingat adanya janji hadiah sayembara bernilai jutaan rupiah.
Dari situasi tersebut, muncul kekhawatiran bahwa orang-orang yang tidak bersalah dapat menjadi korban karena dituduh sebagai begal.
“Kalau saya boleh memberikan saran dengan segala penghormatan kepada Pak Gubernur Jawa Barat, sebaiknya program sayembara semacam ini tidak dibuka,” terang Yusril.
Dedi Mulyadi telah mengumumkan program sayembara untuk warganya yang berhasil menangkap para pelaku begal, copet, jambret, hingga berbagai macam tindak kejahatan jalanan lainnya.
Dia mengatakan bahwa hadiah uang disiapkan dengan maksud untuk menjadi pendorong agar masyarakat lebih aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar mereka, bukan untuk memberikan insentif dalam melakukan aksi pengambilan hukum ke tangan sendiri.
Dedi mengatakan bahwa besaran hadiah mulai dari Rp5 juta sampai dengan Rp50 juta hanya akan diberikan kepada warga yang lolos kriteria yang ketat.
Dia menegaskan bahwa tersangka harus diserahkan kepada institusi kepolisian dalam kondisi hidup dan selanjutnya ditetapkan status tersangka oleh institusi penegak hukum.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pipit Rismano menyambut program tersebut dengan positif. Dia menganggap sayembara itu merupakan mekanisme pemotivasi agar masyarakat secara aktif bersama-sama menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
