Beritagosip.com – Pemimpin eksekutif negara tetangga Malaysia telah mengambil posisi yang tegas mengenai status Taiwan dalam hubungannya dengan Pemerintah Tiongkok. Anwar Ibrahim secara terbuka memberikan dukungannya terhadap kedudukan pulau tersebut sebagai bagian integral dari wilayah China.
Pemerintah pusat China dengan cepat merespons pernyataan positif yang disampaikan pemimpin Malaysia tersebut. Pihak Beijing mengeluarkan apresiasi resmi kepada Anwar Ibrahim atas sikapnya yang mendukung doktrin kesatuan negara yang menjadi fondasi kebijakan luar negeri China terkait status Taiwan.
Kementerian Luar Negeri China dalam komunikasi resminya menyatakan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh pemimpin Malaysia tersebut mencerminkan aspirasi rakyat dan merupakan bentuk dukungan terhadap prinsip yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun di tingkat internasional.
Dalam wawancara eksklusif yang diberikan kepada saluran media internasional Al Jazeera pada hari Senin (17/8), Anwar Ibrahim menguraikan pandangannya secara lebih detail. Beliau tidak hanya menyokong doktrin Satu China, tetapi juga tidak mempersoalkan penggunaan instrumen kekuatan militer oleh China apabila upaya penyatuan kembali melalui jalur damai mengalami kegagalan.
Konsep “Kesatuan Negara” yang dianut Beijing pada dasarnya menyatakan bahwa hanya ada satu entitas Tiongkok yang sah. Berdasarkan prinsip ini, pulau Taiwan dipandang sebagai kawasan yang tidak bisa dipisahkan dari struktur pemerintahan nasional China. Pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya badan pemerintahan yang dianggap sah merepresentasikan seluruh Tiongkok. Namun, konsep ini ditentang keras oleh otoritas pemerintahan Taiwan yang ada saat ini.
Beijing tidak pernah mengecualikan kemungkinan untuk menggunakan instrumen militer guna membawa Taiwan kembali dalam kendalinya, meskipun secara resmi menyatakan lebih memilih untuk mencapai penyatuan melalui pendekatan yang damai.
Pada tahun 2025 lalu, departemen hubungan internasional Malaysia telah mengumumkan pengakuan formal terhadap kebijakan Satu China dan menegaskan bahwa Beijing merupakan pemerintah yang sah dan tunggal mewakili Tiongkok. Pernyataan tersebut secara khusus menyebutkan Taiwan sebagai wilayah yang secara mandatoris tidak dapat dipisahkan dari entitas pemerintahan pusat China.
Kuala Lumpur dalam komunikasi resminya menekankan komitmennya bahwa untuk mewujudkan persatuan kembali, Malaysia tidak akan memberikan dukungan terhadap setiap seruan yang berkaitan dengan kemerdekaan Taiwan.
Dalam sesi tanya jawab bersama media internasional, Anwar Ibrahim sekali lagi mengkonfirmasi pendiriannya ketika ditanya perihal Taiwan. Respons pemimpin Malaysia ini diberikan setelah wartawan mempertanyakan konsistensi antara komitmennya terhadap nilai demokrasi dengan dukungannya pada klaim China mengenai Taiwan.
Anwar juga menyampaikan analogi menggunakan situasi Malaysia sebagai perbandingan. Beliau mengatakan bahwa apabila terdapat satu daerah yang memutuskan untuk memisahkan diri, pertanyaannya adalah apakah pemerintah akan mengambil tindakan tegas. Menurut pemikiran Anwar, upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa merupakan hal yang wajar dan perlu dilakukan.
Ketika ditanya lebih lanjut apakah pendekatan tersebut mencakup kemungkinan penggunaan kekerasan dalam situasi pemisahan diri, pemimpin Malaysia tersebut memberikan jawaban afirmatif dengan menambahkan bahwa tanpa tindakan semacam itu, negara akan mengalami fragmentasi.
Departemen hubungan luar negeri China tidak lambat dalam memberikan respons positif terhadap pernyataan Anwar Ibrahim. Komunikasi resmi yang dikeluarkan menegaskan bahwa Beijing sangat menghargai pendirian tegas pemimpin Malaysia tersebut mengenai isu Taiwan serta sikapnya yang solid terhadap doktrin Satu China. Dalam pesan tersebut, China menyatakan bahwa tidak ada hambatan apapun terhadap agenda penyatuan kembali bangsa China.
Pada kesempatan lain, juru bicara resmi departemen hubungan luar negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers rutin memberikan komentar tambahan. Beliau mengemukakan bahwa menjunjung tinggi prinsip Kesatuan Negara merupakan ekspresi dari aspirasi publik dan merupakan pihak yang “berada di sisi kebenaran”, sebagaimana dilaporkan oleh badan berita resmi negara.
