Jokowi Buka Suara soal Anggaran Pembangunan IKN Diblokir
Beritagosip.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jokowi meminta persoalan ini ditanyakan langsung ke pemerintahan Prabowo Subianto.
Pernyataan Jokowi
“Tanyakan ke Kepala Otorita, tanyakan pemerintah,” kata Jokowi, dikutip dari detikJateng, Sabtu (8/2/2025).
Jokowi mengaku beberapa kali berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Namun, ia menegaskan bahwa komunikasi tersebut hanya bersifat informal dan tidak membahas progres pembangunan IKN.
“Ya kadang-kadang mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. ‘Sehat Pak Bas’ he-he, ‘keluarga gimana’ gitu aja. Urusan ngabarke (ngabarin),” ucapnya.
IKN Adalah Urusan Pemerintah
Jokowi menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan urusan pemerintahan saat ini. Ia menolak untuk ikut campur lebih jauh dalam persoalan tersebut.
“(Membahas soal IKN) Itu kan urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah. (Basuki mengabarkan progres IKN) Nggak ada hubungannya. Progres ya ke Presiden, ke menteri,” pungkas Jokowi.
Latar Belakang Pemblokiran Anggaran
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut bahwa anggaran untuk proyek IKN diblokir. Hal ini menyebabkan progres pembangunan terhambat. Kementerian PU telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk melanjutkan proyek strategis nasional ini.
Namun, dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, anggaran Kementerian PU dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun. Sisa anggaran yang tersedia hanya Rp 29,57 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun.
Dampak pada Pembangunan IKN
Pemblokiran anggaran ini berpotensi menghambat progres pembangunan IKN. Tanpa dana yang memadai, proyek yang diharapkan menjadi simbol kemajuan Indonesia ini terancam mengalami keterlambatan.
Respons dan Langkah ke Depan
Jokowi menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Ia berharap pemerintah dapat menemukan solusi untuk memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana.
