Beritagosip.com – Rusia diduga menerima ribuan pekerja dari Korea Utara untuk mengatasi krisis tenaga kerja di sektor konstruksi akibat invasi berkepanjangan ke Ukraina.
Dinas Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) melaporkan bahwa Korea Utara telah mengirim ribuan pekerja ke Rusia sepanjang 2024. Pada Oktober tahun lalu, jumlah mereka masih perkiraan, tetapi laporan terbaru menyebut ada sekitar 4.000 pekerja Korea Utara yang sudah bekerja di berbagai proyek konstruksi.
Setiap pekerja dilaporkan menerima gaji sekitar US$800 atau setara Rp12,6 juta per bulan.
Rusia Krisis Tenaga Kerja, Pekerja Korea Utara Jadi Alternatif
Menurut Wi Sung-lac, mantan Duta Besar Korea Selatan untuk Rusia, perekrutan pekerja Korea Utara berkaitan langsung dengan kekurangan tenaga kerja di Rusia akibat perang.
“Mereka direkrut untuk menggantikan pekerja yang telah ditugaskan ke medan perang,” ujar Wi kepada The Korea Herald.
Sebelum ada sanksi internasional, jumlah tenaga kerja Korea Utara di luar negeri bisa mencapai puluhan ribu. Namun, Resolusi Dewan Keamanan PBB 2375 sebenarnya telah melarang pengiriman pekerja Korea Utara sejak 2019.
Meski demikian, Rusia dan Korea Utara diduga menghindari aturan tersebut dengan menggunakan visa pelajar atau celah hukum lainnya.
Tentara Korea Utara Ikut Bertempur di Ukraina?
Selain pekerja sipil, ada dugaan bahwa Korea Utara juga mengirim pasukannya ke Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat mengklaim bahwa tentara Korea Utara kembali terlihat di garis depan wilayah Kursk, dekat perbatasan Ukraina.
NIS sendiri melaporkan bahwa sejak Oktober 2024, sekitar 11.000 tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia. Mereka dikabarkan menerima bayaran sekitar US$2.000 atau Rp31,6 juta per bulan.
Namun, laporan Januari 2025 menyebut bahwa sebagian tentara Korea Utara telah ditarik kembali, kemungkinan karena mengalami kerugian besar. Data menunjukkan sedikitnya 300 tentara tewas dan 2.700 lainnya terluka.
Rusia dan Korea Utara, Kerja Sama yang Melanggar Sanksi?
Meskipun Rusia dan Korea Utara terus menjalin kerja sama, langkah ini melanggar sanksi PBB. Pengiriman pekerja maupun tentara ke luar negeri bertentangan dengan aturan yang mewajibkan seluruh tenaga kerja Korea Utara kembali ke negaranya sejak 2019.
Namun, dengan situasi geopolitik yang terus berkembang, hubungan kedua negara tampaknya semakin erat, terutama dalam kepentingan ekonomi dan militer.
