Beritagosip.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) merespons penolakan terhadap penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Jadwal pengangkatan yang semula direncanakan pada 2024 diundur menjadi Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK.
Penolakan ini disuarakan melalui aksi pita hitam di media sosial dan petisi online yang telah ditandatangani hampir 2.000 orang. Petisi tersebut menuntut pengangkatan CPNS sesuai timeline awal, yaitu 1 Oktober 2025.
Respons Kemenpan RB
Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik (DAKIP) Kemenpan RB, Mohammad Averrouce, menjelaskan bahwa penundaan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR.
“Penyesuaian jadwal pengangkatan adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR. Kami menghargai saran dan masukan dari masyarakat, yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan,” ujar Averrouce.
Alasan Penundaan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkapkan beberapa alasan di balik penundaan ini:
- Penataan ASN: Pemerintah perlu menata dan menempatkan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan nasional.
- Penyelesaian Tantangan: Ada kebutuhan untuk menjawab tantangan dalam proses pengadaan CASN 2024, termasuk penyelarasan formasi, jabatan, dan penempatan.
- Grand Design ASN 2025-2045: Pemerintah sedang menyusun grand design pengelolaan ASN yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
- Roadmap RPJMN 2025-2029: Penataan ASN akan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
- Usulan Daerah: Beberapa daerah mengusulkan penundaan seleksi ASN untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN secara komprehensif.
Protes dan Petisi Online
Petisi berjudul “Total Pengangkatan CPNS Serentak 1 Oktober 2025! Segera Sesuai Timeline Awal!” telah ditandatangani oleh 1.958 orang per Sabtu (8/3) pukul 07.05 WIB. Petisi ini ditujukan kepada Menpan RB Rini Widyantini, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Presiden Prabowo Subianto.
Para calon ASN merasa dirugikan dengan penundaan ini, terutama karena mereka telah mempersiapkan diri sejak lama.
