UGM dan UII Tolak RUU TNI: Ancaman Otoritarianisme Orde Baru?
Beritagosip.com – Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) secara terbuka menyatakan penolakan terhadap RUU TNI yang mereka nilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer ala Orde Baru.
Aksi penolakan ini digelar Selasa (18/3/2025) di halaman Gedung Balairung UGM, dengan berbagai poster bertuliskan “Tolak RUU TNI”, “Tolak Dwifungsi TNI”, dan “Kembalikan TNI ke Barak”.
Mengapa UGM dan UII Menolak RUU TNI?
Dalam aksi ini, sejumlah akademisi terkemuka membacakan pernyataan sikap yang menyoroti beberapa masalah utama dalam revisi UU TNI, di antaranya:
- Proses legislasi yang tidak transparan
- Pembahasan RUU dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan publik, bahkan berlangsung di hotel mewah, bukan di Gedung DPR.
- Ini dianggap melanggar prinsip partisipasi publik yang telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
- Kembalinya Dwifungsi TNI
- RUU ini membuka peluang bagi TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil, yang bertentangan dengan agenda reformasi 1998.
- Para akademisi menilai hal ini bisa mengancam independensi lembaga peradilan dan memperkuat impunitas TNI.
- Ancaman terhadap Demokrasi
- Akademisi UGM dan UII khawatir RUU TNI akan membawa Indonesia kembali ke era otoritarianisme seperti pada masa Orde Baru.
- Mereka menuntut agar Pemerintah dan DPR segera membatalkan RUU ini.
Rektor UII Suarakan Kritik Lewat Puisi
Rektor UII, Fathul Wahid, menyuarakan kritiknya terhadap RUU ini melalui puisi berjudul “Kami Malu Pak Dirman”.
Puisi ini mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap pergeseran peran militer, mengingatkan perjuangan Jenderal Soedirman yang menghendaki tentara sebagai pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan.
“Pak Dirman, kami takut langkahmu sia-sia. Kala cita-citamu ditikam dari dalam, bila mereka lupa bahwa negeri ini harus dipimpin oleh suara rakyat sendiri.”
Puisi ini mendapat aplaus meriah dari peserta aksi, yang kemudian mempertanyakan ketidakhadiran Rektor UGM, Ova Emilia dalam acara tersebut.
Tuntutan Akademisi: Batalkan RUU TNI!
Para akademisi UGM dan UII mengajukan empat tuntutan utama:
- Pemerintah dan DPR harus membatalkan revisi UU TNI karena tidak transparan dan mengancam demokrasi.
- Menolak segala bentuk dwifungsi TNI yang bertentangan dengan semangat reformasi.
- Mendorong insan akademik di seluruh Indonesia untuk bersikap kritis terhadap pelemahan demokrasi.
- Mendukung peran masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja Pemerintah dan DPR.
Aksi ini menjadi sinyal kuat dari akademisi terhadap ancaman kemunduran demokrasi, dengan harapan RUU TNI dapat dikaji ulang atau bahkan dibatalkan sebelum disahkan.
Info terbaru di Whatsapp Channel
