Beritagosip.com – Polemik pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali jadi sorotan publik. Pemerintah sempat menyatakan ASN akan mulai pindah pada Juli 2024, namun kenyataannya hingga kini belum juga terealisasi.
Rencana awal disampaikan oleh Sekretaris OIKN Jaka Santos pada Februari 2024. Ia menyebutkan bahwa perpindahan PNS ke IKN dilakukan bertahap setelah hunian siap digunakan. Juli 2024 dipilih karena berdekatan dengan momentum 17 Agustus, sekaligus menunjukkan kesiapan infrastruktur IKN.
Namun, di tengah proses persiapan, pemerintah justru memutuskan untuk mengundur jadwal tersebut menjadi September 2024. Menteri PANRB saat itu, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa perubahan ini bukan bentuk kemunduran, melainkan penyesuaian terhadap kesiapan fisik hunian.
Meski begitu, realisasinya kembali tergeser. Jumlah ASN prioritas pertama yang seharusnya mencapai 11.916 orang akhirnya dibatasi hanya 6.000 orang karena keterbatasan unit hunian apartemen yang layak huni.
Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, rencana ini kembali mengalami penundaan. Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa pemindahan ASN ke IKN saat ini masih menunggu instruksi langsung dari Presiden. Surat penundaan resmi telah disampaikan kepada seluruh kementerian/lembaga pada 24 Januari 2025.
Rini menegaskan bahwa fokus pemindahan fase pertama tetap diarahkan pada unit-unit strategis yang mendukung langsung kerja Presiden dan Wakil Presiden di IKN. Sementara itu, fase kedua akan melibatkan ASN hasil seleksi CPNS 2024 yang akan bekerja dengan skema kantor bersama (shared office) dan layanan bersama (shared service system).
Adapun penundaan ini juga berkaitan erat dengan penataan ulang struktur kementerian/lembaga pasca pembentukan Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo belum memberikan keputusan final karena Perpres terkait pemindahan ASN ke IKN pun belum ditandatangani.
Rencana terbaru dari Kementerian PANRB menyebutkan bahwa proses pemindahan akan dimulai pada tahun 2026. Kebijakan ini akan disesuaikan dengan prioritas strategis pemerintahan Prabowo serta arah pembangunan terbaru IKN.
