Beritagosip.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa pemilihan komisaris BUMN dari berbagai latar belakang dapat menghadirkan perspektif baru untuk membantu perusahaan sekaligus mengawal agenda pemerintah.
Saat ditemui setelah membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Sabtu, Qodari mengatakan pengalamannya sebagai komisaris di Pertamina Hulu Energi menunjukkan bahwa komisaris memiliki peran strategis dalam memberikan arahan serta menawarkan berbagai alternatif solusi.
“Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris,” ujar Qodari.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pembahasan publik mengenai pengangkatan komisaris di sejumlah perusahaan BUMN. Beberapa nama yang menjadi perhatian ialah asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufi Budi Ananda, yang ditunjuk sebagai komisaris PT Krakatau Posco, serta Gina Febriyanti Ginting, relawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024, yang dipercaya menjadi komisaris PT Pertamina Retail.
Muhammad Qodari menilai proses penunjukan komisaris BUMN merupakan hal yang lazim. Menurutnya, praktik serupa juga diterapkan di berbagai perusahaan swasta sebagai bagian dari tata kelola perusahaan.
Ia menambahkan bahwa keberadaan komisaris memberikan manfaat melalui fungsi pengawasan sekaligus menyumbangkan ide, masukan, dan gagasan yang mendukung perkembangan perusahaan.
“Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik,” katanya.
Qodari juga menjelaskan bahwa seseorang yang dipercaya menjadi komisaris umumnya telah memiliki pengalaman di bidang organisasi, pemerintahan, maupun sektor swasta. Bekal tersebut dinilai mampu menghadirkan sudut pandang baru dalam menjalankan fungsi pengawasan di perusahaan BUMN.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR terus mendorong agar pengangkatan komisaris BUMN diisi oleh individu yang profesional dan memiliki kompetensi. Pernyataan itu disampaikan di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (2/7).
Saat ini, posisi komisaris BUMN ditempati oleh berbagai kalangan, mulai dari wakil menteri Kabinet Prabowo Subianto-Gibran, pejabat aparatur sipil negara (ASN), politisi, relawan, hingga orang-orang yang memiliki kedekatan dengan elite partai politik.
