Beritagosip.com Perjanjian Oslo kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan pembatalan kesepakatan tersebut dan menolak keras kemungkinan berdirinya negara Palestina di masa depan.
Dalam sebuah wawancara podcast pada Rabu (3/6), Smotrich menyatakan bahwa dirinya tengah menjalankan misi untuk menghapus gagasan pembagian wilayah antara Israel dan Palestina melalui perannya di Kementerian Pertahanan Israel.
“Dan jika musuh berada di sana, maka truk-truk pickup akan dengan sangat cepat melaju menuju pusat-pusat populasi Negara Israel. Karena itu, dalam masa jabatan ini, melalui peran saya di Kementerian Pertahanan, saya memimpin misi untuk membunuh gagasan mengerikan itu, gagasan tentang pembagian wilayah dan penyerahan teritori,” ujar Smotrich seperti dikutip Middle East Eye.
Ia juga menolak konsep pendirian negara Palestina yang menurutnya akan menjadi ancaman keamanan bagi Israel.
Lalu, apa itu Perjanjian Oslo yang hingga kini masih menjadi salah satu isu paling penting dalam konflik Israel dan Palestina?
Sejarah Perjanjian Oslo
Perjanjian Oslo atau Oslo Accords merupakan kesepakatan perdamaian sementara antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Kesepakatan ini menjadi titik awal pengakuan resmi antara kedua pihak yang selama puluhan tahun terlibat konflik.
Perjanjian Oslo I disepakati pada tahun 1993, sementara Perjanjian Oslo II ditandatangani pada tahun 1995.
Kedua perjanjian tersebut dirancang sebagai tahapan transisi menuju solusi dua negara. Konsep ini bertujuan menciptakan Israel dan Palestina sebagai dua negara merdeka yang hidup berdampingan secara damai.
Pada 13 September 1993, dunia menyaksikan penandatanganan Perjanjian Oslo I di Gedung Putih, Amerika Serikat.
Momen bersejarah itu dihadiri Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, pemimpin Palestina Yasser Arafat, serta Presiden Amerika Serikat Bill Clinton sebagai saksi.
Jabatan tangan antara Rabin dan Arafat menjadi simbol harapan baru bagi perdamaian Israel Palestina. Momen tersebut mendapat perhatian luas dari media internasional dan dianggap sebagai salah satu peristiwa diplomatik paling penting pada era modern.
Meski menjadi wajah utama perjanjian, dokumen resmi sebenarnya ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Shimon Peres, bersama perwakilan Palestina.
Dalam pidatonya, Bill Clinton menyampaikan optimisme terhadap peluang perdamaian di Timur Tengah.
“Perdamaian para pemberani sudah dekat. Seantero Timur Tengah sudah merindu keajaiban kehidupan normal yang tenang,” ujar Clinton saat itu.
Yitzhak Rabin juga menegaskan keinginannya untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama.
“Kami yang telah berperang melawan kalian rakyat Palestina, kami nyatakan pada kalian hari ini dengan suara lantang dan jelas, ‘cukup sudah darah dan air mata, cukup’,” kata Rabin.
Sementara itu, Yasser Arafat menyebut keputusan tersebut sebagai langkah yang membutuhkan keberanian besar dari kedua pihak.
Mengapa Perjanjian Oslo Gagal Berlanjut?
Harapan besar yang muncul setelah penandatanganan Oslo Accords perlahan memudar. Pada 1995, Yitzhak Rabin tewas setelah ditembak oleh seorang ekstremis Yahudi yang menentang proses perdamaian.
Setelah kematian Rabin, arah politik Israel mengalami perubahan. Benjamin Netanyahu yang dikenal sebagai tokoh sayap kanan kemudian muncul sebagai salah satu pemimpin yang kritis terhadap Perjanjian Oslo.
Saat menjabat sebagai perdana menteri untuk pertama kalinya pada 1996, Netanyahu membawa agenda yang menentang sejumlah aspek proses perdamaian dengan Palestina.
Di bawah kepemimpinannya, pembangunan permukiman Yahudi di wilayah yang disengketakan terus berkembang, sementara kontrol terhadap wilayah Palestina semakin diperketat.
Lebih dari tiga dekade setelah ditandatangani, Perjanjian Oslo masih menjadi perdebatan. Pendukungnya menganggap kesepakatan tersebut sebagai fondasi terbaik bagi solusi dua negara, sedangkan kelompok sayap kanan Israel menilai perjanjian itu tidak lagi relevan dan justru membahayakan keamanan nasional.
Pernyataan terbaru Bezalel Smotrich menunjukkan bahwa penolakan terhadap Perjanjian Oslo masih kuat di kalangan politikus sayap kanan Israel, sehingga masa depan solusi dua negara tetap menjadi salah satu isu paling rumit dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
