Beritagosip.com – Hubungan antara pemimpin Israel dan lingkaran Trump mengalami ketegangan yang signifikan dalam beberapa hari belakangan ini. Channel 14, saluran berita terkemuka Israel, mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terlibat dalam diskusi yang dipenuhi ketegangan dengan Jared Kushner, yang merupakan menantu sekaligus penasihat eksekutif Presiden Amerika Donald Trump di Dewan Perdamaian.
Sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang pertikaian ini mengungkapkan bahwa perdebatan tersebut berfokus pada penolakan Netanyahu terhadap proposal rencana perdamaian fase kedua yang diajukan oleh Dewan Perdamaian. Kushner berusaha meyakinkan Netanyahu bahwa tindakan penolakan tersebut sebenarnya merugikan visi perdamaian yang telah diformulasikan.
Tanggapan Netanyahu terhadap kritik Kushner sangat tegas. Dia menolak untuk menerima nasehat tersebut dan mengemukakan syarat-syarat yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, setiap rekonfigurasi pemerintahan di wilayah Gaza harus dilakukan hanya setelah organisasi Hamas kehilangan semua kemampuan militernya dan struktur pemerintahan di sana sepenuhnya terdisarmament.
Perselisihan mencakup pula isu fundamental tentang masa depan Gaza. Netanyahu sangat menentang ketentuan yang akan menempatkan wilayah tersebut di bawah otoritas Palestina, dengan alasan bahwa langkah tersebut setara dengan pembentukan negara Palestina merdeka—suatu hal yang telah konsisten ditolak oleh pemimpin Israel tersebut.
Tekanan internal dalam kabinet Israel juga berkontribusi pada sikap keras Netanyahu. Bersama dengan ketegangan bersama Kushner, desakan dari faksi-faksi lain dalam pemerintahan menambah kompleksitas situasi, menghasilkan penolakan terhadap 15 poin yang sebelumnya diajukan oleh badan perdamaian.
Dewan Perdamaian sendiri telah merilis protokol baru mengenai disarmament Hamas, di mana proses tersebut akan dimonitor oleh lembaga yang terdiri dari teknokrat netral, bukan representan dari kedua belah pihak. Setelah proses pencegahan persenjataan selesai, Israel dijanjikan akan melakukan penarikan total pasukan dari zona konflik.
Namun, organisasi perlawanan mengirimkan pesan jelas bahwa mereka akan menganggap perjanjian tersebut batal jika pihak penyerang melakukan pelanggaran. Hanya dalam hitungan hari setelah kesepakatan baru diterapkan, kampanye militer sudah dimulai kembali dengan intensitas tinggi.
