Beritagosip.com — Korea Selatan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan presidennya setelah krisis politik yang hampir meruntuhkan demokrasi nasional. Putusan ini menutup perjalanan hukum panjang pascadeklarasi darurat militer.
Pemakzulan dilakukan hanya 11 hari setelah darurat militer diumumkan pada 3 Desember 2024. Namun, pengadilan baru menyatakan terdakwa bersalah 14 bulan kemudian.
Vonis dijatuhkan atas tuduhan memimpin pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaan negara. Putusan tersebut menjadi simbol pertanggungjawaban tertinggi terhadap kepala negara.
Darurat militer enam jam
Dekrit darurat militer hanya berlangsung enam jam. Dampaknya memicu kekacauan politik yang berlangsung berbulan-bulan di seluruh negeri.
Deklarasi tersebut menuduh oposisi melakukan kegiatan anti-negara dan melarang aktivitas politik. Militer diberi kewenangan luas, termasuk penangkapan tanpa surat perintah.
Langkah itu membangkitkan trauma lama masyarakat terhadap era pemerintahan militer represif. Ingatan kelam tersebut masih melekat pada generasi tua Korea Selatan.
Malam itu, ratusan warga berkumpul di depan Majelis Nasional. Anggota parlemen berusaha menembus barikade tentara demi menggelar pemungutan suara.
Sebanyak 190 anggota parlemen secara bulat mencabut status darurat militer. Dekrit akhirnya ditarik kembali beberapa jam kemudian.
Sejumlah warga menilai kehadiran publik menjadi faktor penentu. Tekanan masyarakat dianggap menyelamatkan demokrasi dari keruntuhan.
Dekrit ini tercatat sebagai yang pertama dalam 44 tahun terakhir. Langkah tersebut mengingatkan publik pada era kekuasaan militer masa lalu.
Rencana yang lebih dalam
Penyelidikan mengungkap dugaan rencana lebih luas di balik dekrit singkat tersebut. Provokasi eksternal disebut digunakan untuk membenarkan darurat militer.
Pengerahan pasukan ke parlemen dan rencana penangkapan lawan politik dinilai sebagai tindakan pemberontakan. Hakim menyebutnya sebagai ancaman langsung terhadap konstitusi.
Sosok kontroversial
Mantan presiden tersebut memenangkan pemilu dengan selisih tipis dan dikenal berhaluan konservatif keras. Hubungan luar negeri yang agresif juga menjadi ciri kepemimpinannya.
Popularitasnya merosot akibat tekanan ekonomi dan skandal politik. Tuduhan kecurangan pemilu yang disuarakan tidak pernah terbukti.
Dalam persidangan, pembelaan berfokus pada dalih kebuntuan politik. Dakwaan pemberontakan disebut sebagai rekayasa politik.
Jaksa sempat menuntut hukuman mati sebelum vonis seumur hidup dijatuhkan. Sejumlah pejabat militer dan sipil juga menerima hukuman berat.
Ujian demokrasi
Pengamat menilai krisis ini sebagai ujian serius bagi demokrasi Korea Selatan. Institusi negara dinilai mampu bertahan, meski celah hukum masih terlihat.
Bagi warga yang turun ke jalan, peristiwa ini menjadi bukti kekuatan sipil. Perlawanan publik dianggap mampu mengubah arah sejarah.
